Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai segala bentuk solusi terhadap pembengkakan investasi untuk proyek kereta cepat Jakarta – Bandung menjadi dilematis dan mengandung konsekuensi masing-masing.
Ketua MTI Bidang Perkeretaapian Aditya Dwi Laksana mengatakan bagi konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat sebagai pemegang saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) akan sangat berat apabila harus menambal pembengkakan dari arus kas korporasi mereka. Tentunya dalam hal ini pemerintah juga tidak bisa lepas tangan.
Namun, lanjutnya, apabila nantinya pemerintah memberikan dukungan berbentuk dana talangan, tentu hal ini masih memberatkan konsorsium BUMN tersebut untuk saat pengembaliannya nantinya.
Di sisi lain, kata Adit, alternatif bentuk penyertaan modal negara kepada BUMN sesungguhnya sulit karena kondisi keuangan negara dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas pada masa pandemi ini.
“Solusi lain adalah penerbitan obligasi yang tentunya masih menjadi pertanyaan apakah obligasi tersebut akan diserap oleh pasar mengingat sebenarnya potensi KKT-JB ini juga masih belum bisa dipastikan baik dari sisi potensi penumpang maupun secara finansial,” ujarnya, Kamis (25/3/2021).
Sementara itu, dia juga berpendapat apabila kembali mengandalkan pendanaan dari pihak China, akan ada 2 konsekuensi. Pertama, yakni pinjaman dan kedua adalah penambahan penyertaan modal.
Baca Juga
Bentuk pinjaman akan memberatkan dalam proses angsuran pinjaman ketika kereta cepat telah beroperasi dan tentunya pemerintah China akan meminta garansi tambahan dari pihak pemerintah Indonesia.
“Itupun jika pihak China masih bersedia menambah jumlah pinjaman. Sedangkan jika melalui penambahan penyertaan modal di KCIC maka tentu dapat menaikkan porsi saham korporasi China dan menurunkan porsi saham PSBI di KCIC, yang pada akhirnya mengganggu kemandirian dan nilai strategis pihak Indonesia dalam project KKT-JB ini,” tekannya.
Alhasil sejumlah solusi pendanaan memang harus dipertimbangkan dengan seksama dan cermat. Adit mengharapkan jangan sampai hal itu merugikan atau mengorbankan konsorsium BUMN Indonesia maupun kepentingan bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
