Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tumpukan Utang Era Jokowi Beban Besar bagi Milenial hingga Gen Z, Bisa Picu Konflik

Indonesia memiliki utang sebesar Rp6.074,56 triliun per Desember 2020, atau bertambah 27,1 persen sebesar Rp1.269 triliun dibandingkan 2019.
Foto aerial Simpang Susun Semanggi di Jakarta, Jumat (14/7). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Foto aerial Simpang Susun Semanggi di Jakarta, Jumat (14/7). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA – Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Intitute of Development for Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian memperkirakan utang Indonesia saat ini akan berdampak pada generasi mendatang, khususnya generasi milenial.

Saat ini, Indonesia memiliki utang sebesar Rp6.074,56 triliun per Desember 2020, atau bertambah 27,1 persen sebesar Rp1.269 triliun dibandingkan 2019.

Menurut Dzulfian, utang jangka panjang Indonesia, baik publik maupun swasta, berpotensi besar memengaruhi kehidupan generasi berikutnya. Penumpukan utang akan menjadi beban bagi generasi produktif saat ini untuk membayarnya, dan berpotensi menimbulkan konflik antar generasi.

Generasi yang dimaksud Dzulfian adalah generasi Y (milenial), generasi Z, dan tua (baby boomer) atau yang disebutnya “kolonial”.

Dia mengatakan komposisi pengambil kebijakan saat ini didominasi oleh generasi kolonial, termasuk kebijakan ekonomi terkait dengan utang. Sedangkan, representasi generasi muda baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, terbilang minim.

“Jadi wajar apabila aspirasi mereka tidak terepresentasikan,” jelas Dzulfian dalam diskusi publik bertajuk ‘Kinerja BUMN dan Tumpukan Utang’ oleh Indef, Rabu (24/3/2021).

Berdasarkan data CEIC yang diolahnya, utang publik dan swasta sama-sama meningkat sejak era kepresidenan Jokowi. Swasta bahkan lebih gemar berutang dengan tenor jangka panjang, sedangkan utang jangka pendek relatif stabil.

Selain itu, utang swasta dan publik berbeda di sisi pilihan denominasi mata uangnya. Swasta cenderung memilih utang dalam mata uang asing, sedangkan publik cenderung memilih domestik. Menurut Dzulfian, hal tersebut disebabkan kebijakan pemerintah yang lebih populis.

“Utang dalam negeri lebih diterima masyarakat secara politis, kalau berbau asing agak reluctant. Padahal, utang dalam negeri itu bunganya lebih mahal, akhirnya kebijakan populis, namun merugikan negara,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper