Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meresmikan meresmikan Batam Logistic Ecosystem (BLE) atau Ekosistem Logistik Batam dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan wujud kolaborasi dan sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan sektor swasta dalam membangun ekosistem logistik yang lebih baik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sebagai upaya perbaikan, penyederhanaan proses bisnis, penataan infrastruktur logistik, dan harmonisasi kebijakan fasilitasi dalam suatu ekosistem logistik BLE, dibutuhkan kerja sama dengan semua pihak.
“Kolaborasi antara kementerian/lembaga serta dunia bisnis menjadi sangat penting dan ini perlu kita rintis. Sistem yang sedang dibangun ini adalah platform untuk kolaborasi,” katanya dalam sambutan yang dikutip dari keterangan pers, Kamis (18/3/2021).
BLE merupakan bagian dari National Logistics Ecosystem (NLE). BLE yang berusaha menghubungkan sektor permintaan dan penawaran tidak hanya berfokus pada kolaborasi sistem antar pemerintahan (G to G), tetapi juga antar pemerintahan dan bisnis, serta antar bisnis (G to B to B).
Beberapa layanan yang sudah dapat dimanfaatkan di dalam BLE saat ini adalah pemesanan kapal, pengiriman barang sampai dengan proses pembayarannya. Fasilitas ini akan tumbuh dan berkembang ke depanya dengan menambah layanan-layanan baru seperti pegudangan dan depo.
Pengimplementasian BLE akan menciptakan efisiensi, transparansi dan peningkatan kualitas layanan melalui kompetisi yang sehat, menggiring kebiasaan proses bisnis logistik untuk masuk ke era digital, serta mempercepat proses logistik di Batam. Dengan begitu, akan mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh pengguna jasa dalam layanan Ship to Ship/Floating Storage Unit.
Baca Juga
“Presiden selalu menekankan kepada kita semua, negara sekarang bukan yang kuat yang akan memenangkan persaingan, bukan yang besar yang memenangkan persaingan, tetapi yang cepat yang memenangkan persaingan. This is what the speed all about. Kecepatan menjadi sangat penting”, jelas Menkeu.
Tidak berhenti di penataan logistik, kolaborasi juga dilakukan dalam upaya untuk menertibkan penyelundupan di Selat Malaka, Pesisir Timur, dan Batam. Penertiban ini sejalan dengan strategi nasional pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta seluruh aparat penegak hukum terkait di wilayah yang rawan penyelundupan karena berdekatan dengan negara tetangga.
“Saya tentu berharap bahwa seluruh aparat penegak hukum, KPK dan di bawah seluruh kewenangan atau koordinasi Pak Mahfud [Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM] untuk bisa ikut bersama-sama memahami keseluruhan ekosistem sehingga kita tidak merancukan antara yang legal dan ilegal yang kemudian menyebabkan yang legal jadi tidak mudah sementara yang ilegal malah tidak bisa kita tangani,” terang Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
