Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Stok Masih Ada, DPR Sebut Rencana Impor Beras Tak Tepat

Perum Bulog hingga 14 Maret 2021 masih menyimpan 883.585 ton beras yang terdiri 859.877 ton stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan 23.708 ton stok beras komersial.
Pekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis/Nurul Hidayat
Pekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ema Umiyyatul Chusnah menilai rencana impor 1 juta ton beras yang akan dilakukan pemerintah tidak tepat.

Dia menilai pasokan beras dalam negeri saat ini masih mencukupi. Apalagi bulan Maret hingga April adalah musim panen raya di berbagai daerah di Indonesia.

"Kami juga membantah klaim Kementerian Perdagangan yang menyebut impor beras tidak akan menjatuhkan harga gabah, karena kenyataannya berbeda dengan di lapangan. Hanya dengan wacana impor beras saja harga gabah di petani sudah jatuh di angka Rp 3.500 per kilogram bahkan ada yang lebih rendah," kata Ema, dikutip dari tempo.co, Rabu (17/3/2021).

Berdasarkan data Perum Bulog hingga 14 Maret 2021, Bulog masih menyimpan 883.585 ton beras yang terdiri 859.877 ton stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan 23.708 ton stok beras komersial.

Dari jumlah stok CBP itu, ada 106.642 ton beras hasil impor 2018 yang telah mengalami penurunan mutu sehingga harus dicampur (oplos) dengan beras baru agar bisa dikonsumsi.

Pada 2018, Bulog mengimpor 1.785.450 ton yang sebagian masih tersisa saat ini. "Ini membuktikan bahwa selama ini impor beras memang tidak sesuai dengan data kebutuhan dalam negeri. Beras yang masih ada saat ini perlu segera disalurkan ke pasar dan masyarakat agar jumlah beras yang mengalami penurunan mutu tidak bertambah banyak," kata Ema.

Karena itu, ia menilai rencana impor di tengah stok yang masih melimpah itu menunjukkan buruknya tata perencanaan dan kelola pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan mengenai perberasan.

Pasalnya, Data Kementerian Perdagangan berbeda dengan data Dirjen Tanaman Pangan dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian pertanian yang menyebut produksi dalam negeri masih mencukupi kebutuhan.

"Kami meminta sebaiknya pemerintah membuka data ke publik mengenai stok beras dan jumlah kebutuhan nasional, apakah impor dibutuhkan atau tidak. Sehingga publik dapat menilai dan pemerintah transparan dalam mengambil kebijakan," tutur Ema.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan rencana impor beras itu bertujuan menjaga stok dan menstabilkan harga beras.

"Ini [impor] bagian dari strategi memastikan harga stabil. Percayalah tidak ada niat pemerintah untuk hancurkan harga petani terutama saat sedang panen raya," kata Mendag.

Pemerintah, kata dia, memerlukan iron stock atau cadangan untuk memastikan pasokan terus terjaga. Menurutnya, sebagai cadangan, beras impor tersebut tak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya, melainkan ketika ada kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar untuk stabilisasi harga.

Meskipun ada kebijakan impor, dia mengatakan harga beras yang diserap Bulog pada petani nasional tidak akan diturunkan. Menurutnya, harga beli di tingkat petani terus dijaga oleh pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Tempo.co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper