Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pimpin Integrasi Data Bansos, Bappenas Gandeng BPS hingga Telkom

Sejumlah lembaga tersebut akan tergabung dalam Forum Satu Data Indonesia. Mekanisme kerja diatur dalam Peraturan Presiden No. 39/2019 Tentang Satu Data Indonesia.
Warga menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Balai Desa Tanjungkarang, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Senin (18/5/2020)./Antara-Yusuf Nugrohon
Warga menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Balai Desa Tanjungkarang, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Senin (18/5/2020)./Antara-Yusuf Nugrohon

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas akan memimpin upaya integrasi Data Dana Bantuan Pemerintah atau Bantuan Sosial (Bansos) selama pandemi Covid-19.

Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat sekaligus Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi mengatakan integrasi data bansos ini akan melibatkan sejumlah mitra kerja dari kementerian/lembaga lainnya, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Walidata juga akan ikut dalam integrasi ini. Sejumlah mitra kerja lain turut diajak untuk berbagi wawasan terkait praktik dan pengelolaan data terintegrasi seperti Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan PT Telkom Indonesia.

"Sejumlah lembaga tersebut akan tergabung dalam Forum Satu Data Indonesia. Mekanisme kerja diatur dalam Peraturan Presiden No. 39/2019 Tentang Satu Data Indonesia," ujar Taufik dalam siaran pers, Selasa (2/3/2021).

Hasil forum tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran melalui penyaluran dana bantuan pemerintah yang lebih akurat, mengurangi tumpang tindih kebijakan pemberian bantuan sosial, serta meningkatkan efisiensi proses pemeriksaan data penerima bantuan sosial dan pemanfaatan sistem informasi yang cepat.

Taufik menyebutkan setidaknya terdapat empat tantangan utama integrasi Data Dana Bantuan Pemerintah.

Pertama, data kurang mutakhir dan lengkap karena absennya standardisasi data. Kedua, data penerima bantuan yang masih tumpang tindih mengakibatkan minimnya akurasi dalam menentukan sasaran penerima bantuan.

"Selain itu, [ketiga] mekanisme verifikasi dan validasi data yang belum terkelola dengan baik bisa menghasilkan data yang terduplikasi," ujarnya.

Tantangan keempat, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk komputasi dan analisa data sehingga masih ditemukan data yang tidak padan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dany Saputra
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper