Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti selama 6 bulan agar dapat mendorong pemulihan sektor ini. Namun, perbankan kembali disebut sebagai kunci bagi berjalannya insentif tersebut dengan memberi persetujuan KPR.
Mekanisme pemberian insentif menggunakan PPN yang ditanggung pemerintah (DTP) dengan besaran 100 persen dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar.
Kemudian, pemberian insentif 50 persen dari PPN terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar.
Merespons hal itu, Managing Director Strategic Business & Services PT Sinar Mas Land Alim Gunadi mengatakan developer menyambut baik terkait insentif terbaru dari pemerintah.
Dia berharap dengan insentif ini dapat meningkatkan pasar properti di Indonesia. "Insentif ini bisa meningkatkan pasar properti," ujarnya.
Sinar Mas Land sendiri memiliki rumah siap huni sehingga konsumen bisa memanfaatkan insentif PPN sektor properti ini.
Baca Juga
Dia selanjutnya memperkirakan kondisi properti 2021 masih sama dengan 2020. Hal ini ditunjukkan dari tren properti yang melandai pada kuartal I tahun ini. Namun, pasar milenial dan kepemilikan rumah pertama saat ini disasar perusahaan melihat jumlah kebutuhannya yang sangat besar.
"Dari sensus sekitar 88 juta milenial. Mereka first home buyer, itu yang kita coba garap lebih serius di market itu. Kami kembangkan strategi pemasaran berbasis internet seperti launching rumah virtual dan sosial media dan website. Kami tonjolkan produk milenial yang terjangkau dan desain menarik," tutur Alim.
Direktur PT Ciputra Development Tbk Harun Hajadi berpendapat aturan baru ini berlaku pada dasarnya untuk stok siap hunia karena serah terima harus pada Agustus.
"Tentu jika proyek punya stok ini akan sangat membantu, berarti kan diskon harga sebesar 5 persen untuk yang harga Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, dan diskon 10 persen untuk yang harga di bawah Rp2 miliar," ucapnya.
Menurutnya, yang lebih penting lagi yakni bahwa bank pemberi KPR dapat membiayai transaksi tersebut sebelum Agustus. Pasalnya, kredit pemilikan rumah (KPR) adalah faktor penting dalam industri properti karena faktor keterjangkauan.
"Untuk yang KPR, ini memang kuncinya di perbankan mau tidak biayai kredit rumah sebelum Agustus, terlebih sebelumnya ada kebijakan DP 0 persen juga dan suku bunga yang rendah," tuturnya.
Pihaknya pun akan optimalkan pemasaran untuk meningkatkan minat beli masyarakat. Adapun emiten berkode CTRA ini menargetkan pertumbuhan pendapatan prapenjualan tumbuh di kisaran 15 persen hingga 20 persen tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
