Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joe Biden meminta anggota parlemen untuk segera menyetujui paket bantuan Covid-19 senilai US$1,9 triliun, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Sabtu pagi dan kini menuju ke Senat.
"Sudah waktunya untuk bertindak," kata Biden dalam sambutan singkatnya di Gedung Putih, dilansir Bloomberg, Minggu (28/2/2021). Dia menambahkan bahwa masyarakat AS mendukung undang-undang tersebut.
“Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jika kita bertindak sekarang, tegas, cepat, dan berani, akhirnya kita bisa mengatasi virus ini, akhirnya kita bisa menggerakkan ekonomi kita lagi," lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan di Twitter bahwa undang-undang stimulus ini akan memastikan ekonomi yang kuat dan tumbuh.
Joe Biden mengatakan dia akan menelepon Ketua DPR Nancy Pelosi beberapa saat sebelumnya untuk memuji kepemimpinannya yang luar biasa setelah undang-undang itu disetujui DPR pada Sabtu pagi.
DPR memberikan suara 219-212 untuk mengesahkan RUU tersebut, perbedaan tajam dari paket bantuan sebelumnya yang telah menarik dukungan bipartisan yang luas.
Baca Juga
Tidak ada suara Republik di DPR dan Senator yang mendukungnya, sementara dua anggota DPR Demokrat juga menentangnya. Untuk meloloskan RUU ke Senat, Biden perlu meraup dukungan Republik atau menghindari kehilangan satu suara Demokrat.
Adapun Demokrat telah mengabaikan upaya untuk meloloskan paket bipartisan, dan menuding Partai Republik menolak keras karena nilai paket stimulus terlalu tinggi.
Perwakilan Republik Devin Nunes pada hari Sabtu menyebut rencana stimulus Biden sebagai dana gelap untuk digunakan Demokrat selama empat tahun ke depan.
“Mereka akan bisa mendapatkan 50 suara, mereka akan membeli suara,” kata anggota parlemen California di Konferensi Tindakan Politik Konservatif di Orlando, Florida.
Pada Kamis lalu, Senator Tom Cotton, seorang Republikan Arkansas, mengatakan Demokrat telah mengeksploitasi krisis dalam upaya ini.
Undang-undang tersebut akan memberikan bantuan tunai senilai US$ 1.400 kepada pembayar pajak yang menghasilkan sebanyak US$ 75.000 individu atau US$ 150.000 per pasangan. Paket itu juga termasuk pendanaan baru untuk vaksinasi dan pengujian.
Presiden mengatakan dia yakin risiko yang dihadapi AS bukanlah karena mereka berlebihan, tetapi justru tidak berbuat cukup besar dan terjebak dalam siklus pertumbuhan yang lamban akibat krisis virus Corona. Beberapa kelompok bisnis telah meminta Kongres untuk menyetujui paket Biden.
Yellen, mantan ketua Federal Reserve, baru-baru ini mengatakan bahwa rencana pemulihan yang kuat dapat membuat AS kembali ke angkatan kerja penuh tahun depan. Jika tidak, negara itu perlu berjuang hingga 2025 untuk pemulihan pasar tenaga kerja.
Seorang pejabat nonpartisan mengatakan bahwa paket tersebut tidak dapat bergerak maju dengan ketentuannya mengenai upah minimum US$ 15 per jam.
Putusan itu membuat Demokrat mencari cara untuk mengatasi aturan Senat yang mengatur proses anggaran jalur cepat yang mereka gunakan untuk meloloskan rencana stimulus tanpa suara dari Partai Republik.
Biden pada Sabtu kemarin tidak membahas masalah upah minimum atau inisiatif di Senat untuk menjatuhkan sanksi pajak pada perusahaan besar sebagai cara memaksa mereka membayar upah yang lebih tinggi.
“Kami akan mencari solusi yang sesuai dengan aturan Senat, dan kami akan melakukannya secepat mungkin. Pembaruan akan terus berlanjut," kata Pelosi.
Dua ketua komite Senat, Ron Wyden dan Bernie Sanders, mengajukan gagasan tentang sanksi pajak pada Kamis malam. Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada Jumat mengatakan pemerintah belum memiliki posisi terkait proposal tersebut.
Sementara itu, batas waktu target membayangi Biden dengan jutaan orang akan kehilangan tunjangan pengangguran tambahan pada 14 Maret, ketika putaran stimulus virus sebelumnya berakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
