OPSI: Penempatan Kerja TKA Perlu Diawasi

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai penempatan TKA harus diawasi agar tidak bersinggungan dengan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh tenaga lokal.

Rahmad Fauzan - Bisnis.com

Selasa, 23 Februari 2021 | 14:10

Ilustrasi. Petugas menggiring Warga Negara Asing (WNA) yang diamankan karena tidak memiliki izin kerja, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatra Selatan, Palembang, Sumsel, Kamis (10/1/2019)./ANTARA-Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dinilai perlu mendapat perhatian lebih dalam. Terutama dalam memastikan TKA ditempatkan di pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh tenaga lokal.

Menurut Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, meskipun jumlah pekerja dalam negeri jumlahnya jauh lebih banyak, pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal seharusnya benar-benar tidak diisi oleh TKA.

"Misalnya, di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara di pabrik-pabrik baterai atau lithium. Apakah betul tenaga kerja dari China punya keahlian? Sementara mereka hanya membangun pabrik, mengerjakan infrastruktur yang notabene bisa dikerjakan oleh pekerja indonesia," kata Timboel kepada Bisnis.com, Selasa (23/2/2021)

Dengan demikian, lanjutnya, PP No. 34/2021 harus dipastikan berjalan meskipun tenaga kerja Indonesia masih mendominasi. Soalnya, masih adanya TKA yang mengerjakan infrastruktur pembangunan pabrik berpotensi menimbulkan kecemburuan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menerbitkan PP No. 34/2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Beleid tersebut merupakan kerangka ekonomi yang dibangun pemerintah agar RI dapat meraup berkah dari kemajuan teknologi dan SDM yang mumpuni.

PP itu sendiri salah satunya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mewajibkan kepada TKA agar melakukan alih teknologi dan alih keahlian kepada pekerja asli Tanah Air.