Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wapres Pede Pembiayaan Syariah Bisa Pangkas Backlog Perumahan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin bahkan berharap pembiayaan perumahan berbasis syariah bisa membantu mengurangi 5 juta backlog kebutuhan rumah pada 2024.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pernyataan pers lewat telekonferensi dengan wartawan dari rumah dinas wapres di Jakarta, Senin (8/6/2020)/Antara
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan pernyataan pers lewat telekonferensi dengan wartawan dari rumah dinas wapres di Jakarta, Senin (8/6/2020)/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong pembiayaan perumahan berbasis syariah untuk mengakselerasi pencapaian target mengurangi backlog kebutuhan rumah hingga 5 juta pada 2024.

Dia mengatakan perbandingan angka kebutuhan dan ketersediaan perumahan bagi masyarakat atau backlog terus bertambah. Dari kebutuhan 11,4 juta rumah, program satu juta rumah sedikit tersendat akibat adanya pandemi.

Untuk itu, Wapres mendorong pengembagan industri properti syariah yang terus tumbuh sejalan dengan ekonomi syariah di Indonesia. Apalagi, setelah terbentuknya penggabungan tiga bank BUMN syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.,

“Saya sangat mendukung dan berharap Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia [Apersi] dan pengembang rumah lainnya dapat menggali potensi dengan pembiayaan syariah untuk mewujudkan pemenuhan perumahan bagi masyarakat,” katanya dalam Musyawarah Nasional VI Apersi Bersama Wakil Presiden, Selasa (9/2/2021).

Wapres menyampaikan, capaian program satu juta rumah pada 2020 hanya dapat tercapai sekitar 96,5 persen akibat pandemi, yakni 965.217 unit. Sebanyak 80 persen penerima program berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Capaian masih bagus karena di tengah kondisi yang sulit ini. Capaian program 1 juta rumah untuk MBR pada 2020 melampaui 80 persen dari target 70 persen,” kata Wapres.

Mayoritas anggota Apersi yang merupakan pelaku utama dalam penyediaan perumahan sederhana diharapkan memberi kontribusi maksimal terhadap pembangunan perumahan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menargetkan pengurangan defisit rumah menjadi 5 juta pada 2024. Untuk mencapainya, dibutuhkan anggaran senilai Rp780 triliun yang berasal dari APBN dan swasta.

Sejumlah upaya pemerintah guna meningkatkan suplai perumahan di antaranya adalah bantuan pembiayaan kepemilikan rumah, reformasi perizinan dan insentif fiskal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nindya Aldila
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper