Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pembicaraan Swasta dengan Produsen Vaksin Sudah Masuk Negosiasi

Program vaksinasi mandiri akan dilakukan setelah vaksinasi dilakukan terhadap sektor prioritas yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik.
Kemasan vaksin Covid-19 diperlihatkan di Command Center serta Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) PT Bio Farma (Persero), Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/1/2021). Bisnis/Rachman
Kemasan vaksin Covid-19 diperlihatkan di Command Center serta Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) PT Bio Farma (Persero), Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/1/2021). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA – Pembahasan antara pelaku usaha dan sejumlah produsen vaksin Covid-19 global sudah masuk ke ruang negosiasi.

Negosiasi berlangsung setelah pelaku usaha terus melakukan komunikasi sejak Oktober 2020 dengan beberapa produsen, antara lain AstraZaneca, Pfizer BioNTech, Moderna, dan Sputnik dari Rusia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani mengatakan proses negosiasi berlangsung secara terpisah antara pelaku usaha dan pemerintah. Dengan pelaku usaha, ujarnya, proses berlangsung untuk menegosiasikan waktu pengiriman serta kapasitas vaksin yang bisa dikirimkan oleh produsen.

“Saya tidak bisa menyebutkan dengan produsen mana negosiasi dilakukan karena confidential. Namun, negosiasinya lebih ke perihal waktu pengiriman serta kapasitas produsen terkait dengan jumlah vaksin yang bisa dikirimkan,” ujar Rosan kepada Bisnis, Minggu (24/1/2021).

Untuk jumlah vaksin yang akan diimpor dalam program vaksinasi mandiri, lanjutnya, sektor swasta masih menunggu angka dari pemerintah yang saat ini masih mempertimbangkan perihal pengadaan vaksin yang akan digunakan.

Dalam pembicaraan terkait dengan pemerintah, salah satu basis data yang menjadi tolok ukur pelaku usaha adalah data resmi pekerja formal. Selanjutnya, kata Rosan, akan diambil sebagian pekerja dalam persentase yang belum ditentukan.

Menurut Rosan, dari regulasi program vaksinasi mandiri yang disusun pemerintah sedang dilakukan penyusunan terkait dengan pelaksanaan teknis, termasuk mekanisme vaksinasi.

Sementara untuk pelaksanaannya, program vaksinasi mandiri akan dilakukan setelah vaksinasi dilakukan terhadap sektor prioritas yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik.

Adapun, Rosan berharap program vaksinasi mandiri tersebut bisa mulai dilaksanakan dalam rentang kuartal I/2021 hingga memasuki awal kuartal II/2021. Peluang program tersebut berjalan sesuai dengan harapan pun dinilai cukup besar selama pembicaraan antara pemerintah dan pelaku usaha terus berlangsung dengan intensitas yang tinggi.

Dia menambahkan pelaksanaan program vaksinasi mandiri yang tidak sesuai dengan waktu target akan berdampak terhadap penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, yang dinilai dapat berjalan lambat.

“Sebaliknya, pengaruh positifnya terhadap pemulihan ekonomi akan sangat besar. Kalau swasta dilibatkan akan terjadi akselerasi program vaksinasi. Tentunya, ini membangun confidence masyarakat sehingga mobilitas, permintaan, dan konsumsi akan ikut terdongkrak. Pemulihan ekonomi pun akan menjadi lebih cepat,” kata Rosan.

Lebih jauh, dia mengatakan usulan terkait dengan program vaksinasi mandiri yang disampaikan kepada pemerintah sudah melalui pembicaraan dengan asosiasi-asosiasi serta pelaku usaha. Sebagian besar, lanjutnya, memberikan dukungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper