Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Investasi Baterai Kendaraan Listrik LG Energy Direalisasikan Tahun Depan

LG Energy akan mulai merealisasikan investasi tahap awal pada Februari tahun depan. Jika tak ada aral melintang, investasi di industri baterai kendaraan listrik ini menjadi yang terbesar sejak Suharto tumbang.
Presiden Joko Widodo (tiga kanan) didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (tiga kiri), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri), Bupati Batang Wihaji (empat kiri) dan jajaran menteri lainnya berbincang saat peninjauan Kawasan Industri Terpadu Batang dan Relokasi Investasi Asing ke Indonesia di Kedawung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020). /ANTARA
Presiden Joko Widodo (tiga kanan) didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (tiga kiri), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri), Bupati Batang Wihaji (empat kiri) dan jajaran menteri lainnya berbincang saat peninjauan Kawasan Industri Terpadu Batang dan Relokasi Investasi Asing ke Indonesia di Kedawung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020). /ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA -- LG Energy Solution telah menyepakati untuk membangun industri sel baterai kendaraan listrik dengan nilai investasi US$9,8 miliar atau Rp142 triliun.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) telah dibahas bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Setelah ini Januari 2021 sudah tanda tangan kontrak HoA [heads of agreement] dengan BUMN. Dan Februari sudah aksi pada tahap pertama,” katanya melalui konferensi virtual, Rabu (30/12/2020).

Sebelum ada kesepahaman dengan perusahaan asal Korea Selatan tersebut, pemerintah turun langsung dan tidak menggunakan pola business to business (B2B) atau menyerahkan ke badan usaha milik negara (BUMN).

Bahlil menjelaskan bahwa kerja sama pembangunan industri sel baterai kendaraan listrik merupakan salah satu investasi strategis nasional. Banyak permintaan yang perlu dinegosiasikan.

“Salah satunya kami meminta pengolahan ore nikel minimal 70 persen harus jadi prekursor, katoda, dan baterai sel. Kita tidak ingin lagi kalau btb, negara tidak ikut [dalam mengatur perjanjian]. Rambu-rambu tidak diatur negara,” jelasnya.

Bahlil menuturkan bahwa pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya. Itulah mengapa dalam investasi ini harus turun tangan.

Dengan begitu, penanaman modal mendapatkan nilai tambah dari hulu sampai hilir. Pengusaha lokal serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun harus dilibatkan seperti yang tertera dalam perjanjian.

“Kalau btb, keterlibatan pengusahan lokal tidak dilibatkan. Saya tidak mau kecolongan seperti itu,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper