Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Urus Langsung Proyek Baterai Kendaraan Listrik, Ini Alasannya

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan pemerintah turun langsung mengurus rencana investasi pengembangan industri baterai kendaraan listrik bukan dengan skema business to business (B to B).
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kanan) bertemu dengan Menteri Perindustrian Korea Selatan (Korsel) Sung Yun-mo di Seoul, Korsel, Kamis (12/11/2020)./Istimewa
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kanan) bertemu dengan Menteri Perindustrian Korea Selatan (Korsel) Sung Yun-mo di Seoul, Korsel, Kamis (12/11/2020)./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan pemerintah turun langsung mengurus rencana investasi pengembangan industri baterai kendaraan listrik bukan dengan skema business to business (B to B).

Menurut Bahlil dalam konferensi pers secara daring, Rabu (30/12/2020), hal itu dilakukan untuk memastikan tidak ada rambu-rambu yang dilanggar sehingga manfaat dan dampak investasi raksasa itu bisa sepenuhnya diterima Indonesia.

"Kami tidak ingin kalau B to B, negara tidak ikut, rambu-rambunya tidak diatur negara. Kami tidak ingin lagi, kita sudah banyak belajarlah," katanya.

Bahlil menjelaskan investasi baterai kendaraan listrik merupakan salah satu investasi strategis bagi Indonesia. Pasalnya, cadangan nikel sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik di Indonesia sungguh melimpah. Tercatat 25 persen cadangan nikel dunia berada di Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan kendaraan listrik di masa mendatang juga kian prospektif lantaran negara-negara di dunia telah mencanangkan pengurangan konsumsi bahan bakar dan pengurangan emisi karbondioksida (CO2) dan pencanangan penerapan kendaraan listrik sebanyak 15-100 persen dari total kendaraan yang beredar.

Atas dasar pertimbangan itulah, pemerintah Indonesia menginginkan agar dampak ganda dan nilai tambah industri baterai kendaraan listrik bisa betul-betul diterima Indonesia.

"Di samping itu, kalau B to B, saya punya keyakinan keterlibatan pengusaha lokal itu diabaikan. Saya tidak mau kecolongan-kecolongan seperti itu karena perintah Bapak Presiden, setiap investasi masuk harus betul-betul melibatkan pengusaha nasional di daerah dan UMKM. Tenaga kerja juga harus dari dalam negeri. TKDN juga. Jadi kita kunci di situ, baru B to B silakan dibicarakan," jelasnya.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan LG Energy Soluiton Ltd, anak perusahaan konglomerasi LG Group untuk pengembangan industri baterai kendaraan listrik.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan LG Energy Solution di Seoul, Korea Selatan pada 18 Desember 2020 dan disaksikan oleh Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan Sung Yun-mo.

MoU berisi tentang kerja sama proyek investasi raksasa dan strategis di bidang industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining) serta industri prekursor dan katoda.

Konsorsium BUMN yang terdiri dari MIND ID (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT PLN (Persero), dan PT Pertamina (Persero) akan bekerjasama dengan LG Energy Solution Ltd untuk membangun industri baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai 9,8 miliar dolar AS atau setara Rp142 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Fatkhul Maskur
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper