Bisnis.com, JAKARTA - Banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap membayar pajak bukan kewajiban, dan bahkan menganggapnya sebagai beban dari negara.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seminar perpajakan, Kamis (3/12/2020)
"Bahkan masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pajak itu identik dengan penjajahan. Ini adalah salah satu dari tantangan-tantangan kita," kata Sri Mulyani dalam acara tersebut.
Oleh karena itu, mantan petinggi Bank Dunia ini berharap seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Pajak ikut dalam berkontribusi, mengedukasi, mensosialisaikan dan menularkan cara berpikir yang kritis kepada masyarakat.
"Namun juga memiliki tingkat sistematika akademis yang baik, yang mampu membangun Indonesia dari sisi perpajakan secara betul-betul fundamental, dapat ditanamkan, dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan politis," ujar Sri Mulyani.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menuturkan dirinya berharap kegiatan seperti Konferensi Nasional Perpajakan akan terus ditingkatkan. Dengan begitu, pembahasan mengenai pajak akan bisa mengisi ruang publik dalam berbagai tingkat yang kemudian memberikan kesadaran yang luas bagi masyarakat Indonesia.
Baca Juga
Terlebih di masa pandemi Covid-19 saat ini, pendapatan negara dari sektor perpajakan mengalami tekanan. Karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memegang peranan luar biasa penting di bidang stabilisasi, distribusi dan alokasi pendanaan.
Namun pada saat yang sama, kata Sri Mulyani, APBN harus dikembalikan sebagai instrumen keuangan negara yang sehat. "Di sini lah kita melakukan keseimbangan antara instrumen perpajakan kita dalam kondisi Covid memberikan dukungan pada masyarakat dan dunia usaha untuk bisa bertahan, bahkan pulih kembali dan kembali sehat," kata dia.
Di sisi lain, menurut Sri Mulyani, perpajakan juga harus tetap menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan penerimaan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
