Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Luhut Buka-Bukaan: Soal Titah Jokowi, Lawatan ke AS, dan GSP

Luhut mengatakan ada perintah Presiden Joko Widodo untuk mengucapkan terima kasih kepada pemerintah AS karena memperpanjang Fasilitas GSP.
Ika Fatma Ramadhansari
Ika Fatma Ramadhansari - Bisnis.com 03 Desember 2020  |  10:34 WIB
Luhut Buka-Bukaan: Soal Titah Jokowi, Lawatan ke AS, dan GSP
Menko Marves RI Luhut Panjaitan dan Presiden Donald Trump di White House Washington DC, Selasa, (17/11/2020). - Istimewa
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal lawatan dirinya ke Amerika Serikat, perintah Presiden Joko Widodo, dan fasilitas Generalized System of Preference (GSP). 

Luhut menuturkan proses lobi-lobi terkiat perpanjangan GSP berlangsung hampir selama satu tahun. Dia menceritakan ini kepada Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan melalui unggahan video YouTube DI's Way yang berjudul "Nyegat Luhut Pulang dari AS, Dahlan Iskan Tanya Vaksin hingga Investasi" yang diunggah pada Jumat (27/11/2020).

"Itu perjalanan panjang perundingan juga, dan saya berundinglah selama hampir setahun dengan mereka," ungkap Luhut dikutip Bisnis, Rabu (2/12/2020).

Seperti diketahui, Luhut melakukan kunjungan ke Negeri Paman Sam selama empat hari pada bulan lalu. Salah satu misi dari Presiden Joko Widodo untuk mengucapkan terima kasih kepada pemerintah AS telah memperpanjang Fasilitas GSP untuk Indonesia.

Atas dasar misi itu, pria yang akrab disapa Opung ini mengaku meminta kepada pemerintahan Donald Trump untuk bisa datang langsung.

Jika dibandingkan dengan tetangga yang juga menerima fasilitas GSP sebelumnya dari AS, katanya, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dapat memperpanjang fasilitas. Dampaknya tak lain demi meningkatkan kesempatan ekspor Indonesia ke AS

"Kan semua [GSP] dicabutin, Vietnam dicabut, India dicabut, Thailand [juga]. Negara-negara terdekat dicabutlah, kita [Indonesia] satu-satunya tidak," kata Luhut.

Seperti dilansir Portal Informasi Indonesia pada Rabu (2/12/2020), terdapat 21 negara penerima fasilitas GSP. Dari 21 negara, empat negara tercatat menikmati manfaat lebih besar termasuk diantaranya Indonesia, India, Thailand, Brasil, dan Afrika Selatan mulai tahun 2011.

GSP sendiri merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak 1974.

Luhut mengungkapkan perpanjangan fasilitas ini AS akan memotong tarif bea cukai dari Indonesia pada range 50 persen. Pemotongan untuk Indonesia, diungkapkan Luhut, senilai US$3 miliar.

"Angkanya berpotensi bertambah menjadi US$10 miliar hingga US$60 miliar ke depan," tuturnya.

Portal Informasi Indonesia mengungkapkan bahwa evaluasi fasilitas GSP telah dilakukan sejak 2018 oleh Pemerintah AS. Agar fasilitas ini tidak dicabut maka Indonesia melakukan lobi atau negosiasi yang gencar dalam waktu yang panjang yaitu 2,5 tahun.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor Indonesia dengan pemanfaatan GSP hingga Agustus 2020 nilainya mencapai US$1,9 miliar atau naik 10,6 persen secara year on year (yoy), yang menduduki peringkat kedua setelah Thailand.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi amerika serikat Luhut Pandjaitan
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top