Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Belanja Pemerintah di 2021 Sebesar Rp2.705 Triliun, Ini Dua Fokusnya

Belanja pemerintah pada 2021 akan difokuskan pada kelanjutan penanganan pandemi, termasuk untuk program vaksinasi. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan total anggaran kesehatan mencapai Rp169,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat tiba di depan Ruang Rapat Paripurna I untuk menghadiri Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Bisnis/Arief Hermawan P
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat tiba di depan Ruang Rapat Paripurna I untuk menghadiri Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 menetapkan belanja sebesar Rp2.705 triliun, dengan alokasi kepada 87 Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp1.032 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19, serta dalam memberikan perlindungan sosial dan mendukung pemulihan ekonomi.

Dia menyampaikan, belanja pemerintah pada 2021 akan difokuskan pada kelanjutan penanganan pandemi, termasuk untuk program vaksinasi. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan total anggaran kesehatan mencapai Rp169,7 triliun.

"Fokus pertama adalah mendukung kelanjutan penanganan pandemi, melalui program pencegahan, penyebaran, melalui penerapan disiplin kesehatan 3M dan 3T, dan juga untuk program vaksin Covid-19, serta vaksinasi," katanya dalam acara Penyerahan DIPA dan Dana Transfer Tahun 2021 oleh Presiden RI, Rabu (25/11/2020).

Sri Mulyani menjelaskan, dalam APBN tahun anggaran 2021, anggaran pendidikan tetap jadi alokasi terbesar, yaitu sebesar Rp550 triliun atau 20 persen dari total belanja negara.

Hal ini ditujukan untuk mendukung reformasi pendidikan, termasuk perekrutan 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Di samping itu, imbuhnya, perlindungan sosial juga tetap menjadi prioritas pemerintah pada tahun depan, dengan anggran mencapai Rp408,8 triliun.

"Reformasi dan perbaikan perlindungan sosial diharapkan makin tepat sasaran dan efektif, didukung penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial," jelasnya.

Tercatat, pada kuartal III/2020 konsumsi pemerintah berhasil menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi setelah terkontraksi dalam pada kuartal II/2020. Konsumsi pemerintah tumbuh positif 9,8 persen pada kuartal III/2020, meningkat signifikan dari kontraksi -6,9 persen pada kuartal II/2020.

"Akselerasi belanja APBN ini mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terpukul berat akibat Covid-19 pada kuartal II," kata Sri Mulyani.

Dia mengatakan momentum perbaikan ini perlu terus dijaga sebagai modal pemulihan ekonomi pada 2021, yang mana pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper