Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa rancangan peraturan presiden mengenai harga beli listrik energi baru terbarukan telah diajukan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk difinalisasi.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa saat ini rancangan Perpres EBT masih diproses di Sekretariat Negara.
"Sekarang proses untuk paraf menteri-menteri terkait. Baru seminggu lebih di Setneg, sekarang lagi diputer ke masing-masing menteri terkait untuk diparaf," ujarnya dalam acara Virtual The 9th Indonesia EBTKE ConEx 2020, Senin (23/11/2020).
Penerbitan rancangan Perpres EBT sangat dinantikan karena dinilai mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi pengembangan EBT. Hal ini diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan EBT sehingga target porsi EBT dalam bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 dapat tercapai.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris Yahya menjelaskan bahwa dalam rancangan perpres tersebut skema harga listrik dari EBT telah diatur jauh lebih menarik dari regulasi-regulasi sebelumnya.
"Akan ada mekanisme harga feed in tariff sampai 5 MW yang memudahkan pelaku bisnis untuk bisa berinvestasi. Dengan feed in tariff, harga sudah ditetapkan dan tidak ada negosiasi lagi," katanya.
Baca Juga
Selain itu, dalam Perpres EBT, pemerintah juga telah menyediakan insentif tambahan berupa kompensasi untuk menutup selisih jika ada perbedaan harga yang diatur dalam perpres dengan biaya pokok penyediaan listrik PT PLN (Persero).
Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Paul Butarbutar menekankan pentingnya Perpres EBT untuk membantu fasilitasi investasi pengembang EBT. Dia menilai beleid ini dapat menjadi kunci investasi di sektor EBT dapat secepatnya dilakukan.
"Yang paling penting untuk target 23 persen, bagaimana pemerintah dan swasta bekerja sama untuk membuat proses bisnis yang baik dan dapat dikerjakan sehingga target 23 persen bisa tercapai. Ini butuh pekerjaan dan usaha besar, itu yang akan dilakukan melalui penerbitan perpres,” kata Paul.
Indonesia memiliki potensi EBT yang cukup besar, mencapai 417,80 gigawatt (GW). Namun, pemanfaatannya baru mencapai 2,50 persen atau 10,40 GW.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi terbesar yang bisa dikembangkan adalah energi surya yang mencapai 207,80 GW dan pemanfaatannya baru mencapai 0,15 GW.
Kemudian pemanfaatan energi air baru mencapai 6,08 GW dari potensi 75 GW, energi bayu 0,15 GW dari potensi 60,60 GW, bioenergi 1,89 GW dari potensi 32,60 GW, panas bumi 2,13 GW dari potensi 23,90 GW. Selain itu, Indonesia memiliki potensi energi laut sebesar 17,90 GW, tetapi hingga saat ini belum dimanfaatkan sama sekali.
Sampai dengan semester I/2020, porsi EBT dalam bauran energi nasional tercatat baru mencapai 10,90 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
