Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tak Cukup Hanya APBN dan Pemerintah, Peningkatan Kualitas SDM Perlu Peran Swasta

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa SDM pun masih belum bisa berkembang walaupun ada 20 persen anggaran pendidikan dari total belanja pemerintah.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara (kanan) dan Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Hafidz Arfandi memberikan paparan dalam diskusi bertajuk Di Bawah Bayangan Perang Dagang & Ancaman Defisit Berkepanjangan, di Jakarta, Selasa (18/6/2019)./Bisnis-Felix Jody Kinarwan
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara (kanan) dan Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Hafidz Arfandi memberikan paparan dalam diskusi bertajuk Di Bawah Bayangan Perang Dagang & Ancaman Defisit Berkepanjangan, di Jakarta, Selasa (18/6/2019)./Bisnis-Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tidak bisa menggeliatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 hanya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan kebijakan makro. Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing perlu ditingkatkan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa SDM pun masih belum bisa berkembang walaupun ada 20 persen anggaran pendidikan dari total belanja pemerintah.

“Tapi masih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya rutin seperti belanja pegawai dan barang,” katanya saat dihubungi, Rabu (11/11/2020).

Bhima menjelaskan bahwa SDM yang berdaya saing harus dikerjasamakan dengan pelaku usaha. Misalnya, dalam perkembangan era digital dibutuhkan banyak sekali SDM dalam bidang teknologi informasi.

Dia menyebutkan, estimasinya mencapai 8 sampai 9 juta orang. Momentum ini, lanjutnya, harus didorong kerja sama antara perguruan tinggi dan sekolah vokasi dengan pelaku usaha digital. Cara lainnya untuk mengembangkan SDM adalah meningkatkan biaya riset khususnya di bidang industri bernilai tambah dan teknologi.

"Oleh karena itu, tidak cukup dari APBN saja. Rasio belanja riset terhadap PDB [produk domestik bruto] di Indonesia juga baru mencapai 0,25 persen masih rendah sekali. Di sini peran swasta jadi penting,” jelasnya.

Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp695,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang merupakan alokasi dari APBN. Pada 2021 dananya dialokasikan sebesar Rp365,5 triliun. Berbagai kebijakan makro, baik fiskal dan moneter, juga dikeluarkan menjadi penyempurna.

Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa masyarakat jangan terlalu bergantung pada dua hal tersebut. Semua instrumen harus bekerja keras agar masalah fundamental seperti daya saing, produktivitas, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pengembangan.

“Karena ini yang menentukan apakah Indonesia bisa maju ke depan dengan produktivitas yang tinggi, menciptakan lapangan kerja yang banyak, juga dengan kualitas SDM yang menikmati dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi itu sendiri,” katanya pada sambutan virtual, Selasa (10/11/2020).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper