MoodUMKM masih tetap menjadi primadona, bahkan pada situasi pandemik saat ini. Sebagai penyangga perekonomian nasional, kontribusi UMKM lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak dapat dianggap kecil.
McKinsey memprediksi UMKM juga dapat memberikan kontribusi naik berkali lipat terhadap PDB pada 2030 hingga US$140 miliar. Bandingkan dengan kontribusi sektor ini per 2018 lalu yang mencapai Rp8.573 triliun atau 57,8% terhadap total PDB.
Proyeksi ini bisa saja terwujud atau bahkan melebih angka McKinsey bila persoalan dalam pembinaan UMKM dapat diselesaikan. Agenda yang harus dibereskan terlebih dulu khususnya persoalan data base dan sinergi pembina UMKM untuk menghindari tumpang tindih peran dan ketidakefisienan biaya.
Memperhatikan potret UMKM menurut data terakhir di Kementerian KUKM (2018) dapat digambarkan beberapa hal. Pertama, terjadi peningkatan unit usaha 2010-2018 rata-rata 1 juta per tahun. Peningkatan tertinggi ada pada usaha mikro/sektor informal.
Kedua, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja rata-rata 1juta/tahun. Peningkatan tertinggi ada di usaha mikro/sektor informal yang identik dengan berpendidikan rendah.
Ketiga, terjadi peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07% dibandingkan dengan usaha besar 38,93%. Hal ini menunjukkan UMKM masih sebagai penyangga perekonomian nasional.
Keempat, pada 2010—2018 produk UMKM yang diekspor berkisar Rp11 miliar/tahun dan hampir 80% dikuasai usaha menengah. Ini menunjukkan produk UMKM belum mampu bersaing dan ang masuk pada rantai pasok global masih sangat kecil (sekitar 0,8%).
Kelima, investasi yang dilakukan UMKM pada 2010—2018 sangat kecil, hanya sekitar Rp 220 juta/tahun dan bila dibandingkan dengan jumlah usaha mikro kecil yang mencapai 64 juta, investasi yang dikeluarkan Rp3,4 juta/tahun/UMKM.
Oleh karena itu diperlukan terobosan untuk mendorong UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. Mendesak pula mempertemukan dengan pembeli dan secara terus menerus memperbaiki kualitas produk agar mampu bersaing. Permasalahan tidak semata-mata permodalan tetapi yang utama saat ini adalah aspek pemasaran.
Dengan adanya pandemi, telah terjadi penumpukkan barang-barang UMKM akibat diberlakukannya PSBB yang menyebabkan berhentinya seluruh aktivitas bisnis. PSBB juga berdampak pada penurunan pembeli dan penurunan daya beli karena banyaknya karyawan yang dirumahkan.
Untuk UMKM ekspor barangnya juga menumpuk karena adanya pembatasan impor dari negara tujuan ekspor. UMKM juga telah mencoba berjualan secara online tetapi karena tidak adan pembeli, aktivitas itu tidak signifikan. Berdasarkan survei BPS terhadap pelaku usaha, dampak Covid-19 menunjukkan 84,2% UMK mengalami penurunan pendapatan.
Sebanyak 7 dari 10 pelaku UMK memerlukan bantuan modal usaha. Modal usaha tertinggi diperlukan oleh sektor industri pengolahan (84%) dan perdagangan besar dan eceran (74%).
Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM sebesar Rp123 triliun dan realisasi yang terserap hingga 26 Oktober 2020 mencapai Rp84,85 triliun atau 68,23% (Kementerian KUKM). Penempatan dana pemerintah pada perbankan anggota Himbara, bank pembangunan daerah, dan bank syariah yang telah didistribusikan Rp64,5 triliun.
Adapun subsidi bunga KUR, realisasinya baru mencapai Rp1,69 triliun atau 34,1% dari total Rp4,96 triliun. Sementata itu dana PEN yang belum ada realisasinya adalah penjaminan modal kerja yang, menurut hasil survei BPS, sangat dibutuhkan oleh UMKM.
Untuk dana di luar KUR, realisasinya jauh lebih kecil, hanya terealisasi sekitar 7% dari Rp30 triliun. Dari data debitur yang memeroleh bantuan dana PEN subsidi bunga (KUR dan non KUR) atau retrukturisasi kredit baru sekitar 27% (17 juta debitur) dari total UMKM yang tercatat 64 juta (2018).
Memperhatikan realisasi dana PEN, serapan tertinggi ada pada bank-bank Himbara. Penyerapan dana PEN secara keseluruhan perlu pula memperhatikan rasio jumlah debitur UMKM yang terlayani dan target capaian angka pertumbuhan ekonomi di triwulan III dan IV untuk melihat apakah program yang disampaikan sudah tepat.
Untuk itu beberapa hal perlu dicermati. Pertama, evaluasi UMKM yang telah mendapat bantuan dana PEN, baik restrukturisasi atau subsidi bunga terhadap sekitar 17 juta debitur. Bagaimana kondisi saat ini usai bantuan dana PEN, apakah ada perbaikan atau semakin memburuk? Bila terus memburuk, ada berapa besar dan bagaimana solusinya?
Kedua, evaluasi sebaran sektor yang telah memperoleh bantuan dana PEN apakah hanya menumpuk pada sektor tertentu, sehingga perbaikan sektor-sektor lainnya belum terlihat, khususnya sektor yang paling terdampak (akomodasi, makanan, minuman dan transportasi logistik) dan padat karya (industri pengolahan). Ketiga, percepat realisasi pencairan. Mayoritas pelaku usaha UMKM memerlukan bantuan modal kerja tetapi dana PEN untuk modal kerja belum cair.
Keempat, pendampingan UMKM secara lebih intensif agar progresnya dapat segera diketahui, khususnya selama masa pandemik. Perlu ditekankan lagi bahwa realisasi penyerapan dana PEN UMKM yang masih berkisar 68% harus segera ditingkatkan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang realisasinya masih 0%.
Supaya penyerapan dana tersebut segera memberikan dampak yang signifikan maka harus dibarengi dengan ketegasan kebijakan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dalam penerapan protokol kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
