Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hutan Berizin Ditargetkan 70 Persen Dikuasai Swasta, 30 Persen Rakyat

Pemerintah menargetkan kelompok usaha perhutanan sosial dapat memanfaatkan 12,7 juta hektare pada 2024.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dok. Bisnis Indonesia
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dok. Bisnis Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan perihal target pemerintah pada pemanfaatan 12,7 juta hektare perhutanan sosial. Dia juga menyinggung soal penguasaan pihak swasta dalam hutan berizin.

Usai rapat terbatas secara virtual, Siti Nurbaya menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan kelompok usaha perhutanan sosial dapat memanfaatkan 12,7 juta hektare pada 2024.

Target ini merupakan salah satu misi yang tertuang dalam Nawacita Jokowi - JK pada 2014. Bila target ini tercapai, maka dia mengklaim rakyat telah menguasai sedikitnya 30 persen lebih kawasan hutan.

“Kalau 12,7 juta ini full, jadi ideal, maka rakyat sebetulnya dapat 30 persen lebih [hutan berizin], kan swastanya nggak boleh dibunuh juga dia kan pertumbuhan ekonomi kita juga perlu,” kata Siti usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa (3/11/2020).

Siti menambahkan bahwa upaya untuk meningkatkan persentase hutan berizin yang dikelola itu menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan dan keberpihakan terhadap rakyat.

"Paling tidak menjadi balance gitu ada keberpihakan kepada masyatakat rakyat. Itu bisa 30-an persen lebih. Jadi 30-70 lah kira-kira," imbuhnya.

Adapun, hutan perizin diperkirakan mencapai 36 - 36 juta hektare. Dari jumlah tersebut, hanya 4 persen yang diberikan untuk rakyat pada 2014 - 2015. Sisanya 96 persen dikuasai oleh swasta.

Sementara itu, sejak 2014 hingga September 2020, baru sekitar 4,2 juta hektare yang dikelola kelompok usaha perhutanan sosial. Artinya, masih tersisa 8,5 juta hektare belum dimanfaatkan masyarakat di sekitar hutan.

Kendati begitu pada 2018-2019 tingkat pemanfaatan hutan berizin oleh masyarakat mengalami lonjakan paling tinggi yaitu 1,8 juta hektare.

“Sudah ada 7.100 SK kelompok, 870.000 lebih kepala keluarga, itu sebetulnya kelompoknya sudah mulai menjadi usaha, tapi masih sedikit hanya 8 persen dari 7.000an itu. Tapi sudah ada yang ekspor,” terangnya.

Sejumlah komoditas ekspor dari kelompok usaha di kawasan hutan berizin tersebut seperti madu, aren, kayu putih, kayu manis dan gaharu. Barang tersebut disalurkan ke sejumlah negara seperti Singapura, Eropa hingga Timur Tengah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper