Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dinyinyirin Soal Utang, Ini Balasan Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani menegaskan pemerintah harus berhutang demi menyelamatkan nyawa banyak masyarakat Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat tiba di depan Ruang Rapat Paripurna I untuk menghadiri Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Bisnis/Arief Hermawan P
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat tiba di depan Ruang Rapat Paripurna I untuk menghadiri Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata memiliki cara sendiri untuk menghadapi 'nyinyiran soal utang' yang selama ini diarahkan kepadanya.

Menurutnya, dampak pandemi sangat menekan APBN karena penerimaan yang jatuh. Di tengah kondisi pandemi, pemerintah berusaha untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Oleh sebab itu, APBN mengalami defisit yang dalam. Seperti diketahui, pemerintah melalui Perppu No.1 Tahun 2020, yang telah disahkan sebagai Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2020, menaikkan batas defisit hingga 6,34 persen terhadap PDB atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun.

Dengan defisit ini, tentu pemerintah harus menambal - salah satunya- dengan utang.

"Makanya ada saja orang yang nyinyir ke saya itu soal utang-utang. Ya tidak apa-apa, wong itu utang untuk menyelamatkan jiwa seluruh masyarakat di Republik Indonesia," kata Sri Mulyani, dalam webinar, Senin (3/11/2020).

Menurutnya, pemerintah berupaya untuk mengenjot permintaan dan pasokan barang di masyarakat agar pertumbuhan ekonomi kembali bangkit. Saat ini, akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia melorot hampir 10 persen dari kondisi normal sebelum Covid-19.

"Bayangkan, dari yang kita biasanya 5 persen tumbuh, kuartal I sudah turun di 2,97 persen, lalu kuartal II negatif 5,3 persen. Berarti ini sudah 10 persen jatuhnya kan?" ungkap Sri Mulyani.

Dengan APBN, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang pendapatannya hilang. Tidak hanya masyarakat, dunia usaha juga harus ditopang. Banyak perusahaan yang kapasitas produksinya turun dari 100 persen menjadi 25 persen.

"Kami juga masih memberi insentif lagi supaya mereka enggak mati, karena kami ingin selamatkan ekonomi," tegasnya. Di sinilah, lanjut Sri Mulyani, fungsi APBN sebagai alat bagi pemerintah dalam mengambil langkah countercyclical di tengah kondisi saat ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Hadijah Alaydrus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper