Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian terpukul menunjukkan pentingnya penerapan dan transformasi teknologi.
Untuk menahan laju penularan Covid-19, penerapan pembatasan sosial harus diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat mobilitas masyarakat dan aktivitas dunia usaha terhenti.
Namun demikian, aktivitas bisnis yang berhasil menerapkan digitalisasi akan mampu bertahan di masa pandemi ini. Pandemi Covid-19 pun telah memaksa akselerasi transformasi digital.
Merujuk pada penelitian Centre for Strategic and International Studies (CSIS), hanya 1 dari 5 usaha yang bisa beralih ke usaha berbasis teknologi, sementara sisanya tidak bisa beralih.
Sri Mulyani mengatakan hal ini masih menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan untuk bagaimana meresponi peluang dari penerapan teknologi baru, juga mengatisipasi risiko dari teknologi baru tersebut.
"Sementara mendukung digitalisasi, kita perlu memperhatikan empat usaha yang tidak bisa beralih ke basis teknologi dan menyediakan platform untuk mengimbangi transformasi ini," katanya dalam video conference Southeast Asia Development Symposium (SEADS), Rabu (21/10/2020).
Baca Juga
Dia menyampaikan, meski terjadi akselerasi digitalisasi, akses internet masih tergolong barang mewah bagi sebagian orang dan wilayah. Hal ini juga mempengaruhi keberhasilan dari penerapan pelayanan publik.
Sri Mulyani mencontohkan pemerintah telah mengakomodasi sekolah jarak jauh secara daring yang mulai diterapkan sejak awal pandemi merebak di Indonesia, namun tidak semua siswa memiliki akses internet.
Demikian juga dnegan dunia usaha, banyak usaha mikro dan kecil, terutama di daerah terpencil belum bisa mengakses teknologi tersebut karena adanya kesenjangan akses internet.
"Ini masalah yang masih kita hadapi di negara-negara Asean. di satu sisi kita harus mengambil peluang di momentum krisis ini, tapi kita juga harus bekerja keras mengisi kesenjangan ini," tuturnya.
Pemerintah, kata Sri Mulyani telah mengupayakan mengatasi kesenjangan ini, misalnya dengan pemberian subsidi listrik untuk 40 persen penduduk terbawah dan menyediakan internet gratis untuk siswa, guru, serta pendidikan tinggi.
Selain itu, pemerintah juga mendukung transisi usaha mikro dan kecil dalam mengimplementasikan transformasi digital agar usaha-usaha tersebut bisa beradaptasi dengan model bisnis baru.
Pemerintah pun mengembangkan banyak inisiatif untuk memanfaatkan peluang digitalisasi ini. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemerintah telah meluncurkan gerakan 1.000 start-up yang mendorong pembentukan start-up baru berbasis TI hingga 2024.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga mendukung penuh pengembangan unicorn dan decacorn melalui program pengembangan SDM sejalan dengan pengembangan infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
