Bisnis.com, JAKARTA - Tenaga kesehatan di dalam negeri dan beberapa pihak akan mendapatkan vaksinasi Covid-19 lebih awal.
Adapun, vaksinasi tersebut akan tetap menempuh persetujuan Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) sebelum dikonsumsi.
PT Bio Farma (Persero) menilai perlindungan tenaga kesehatan menjadi prioritas utama melihat perkembangan penyebaran Covid-19 yang terus meningkat selama beberapa bulan terakhir.
Jika Indonesia disetujui sebagai negara yang akan mendapatkan vaksin lebih dulu dan studi proses produksi telah mendapatkan persetujuan penggunaan darurat, maka tenaga kesehatan di dalam negeri akan menjadi prioritas utama.
"Kalau kami lihat rata-rata 4.000 orang baru yang terjangkit Covid-19 tiap harinya, kalau dihitung lurus per hari angka itu bisa mencapai 150.000 akhir 2020. Kami simpulkan tenaga kesehatan adalah yang harus dilindungi dengan cepat, dan kalau dilihat petunjuk pelaksanaan WHO adalah eberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan," kata Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Senin (5/10/2020).
Basyir meramalkan akan ada 3 juta dosis vaksin Covid-19 yang tersedia di dalam pada November 2020 jika Indonesia menjadi salah satu negara yang didahulukan. Dengan kata lain, akan ada seitar 1,5 juta tenaga kesehatan yang akan menerima vaksinasi Covid-19 jika jumlah vaksinasi yang dibutuhkan seanyak 2 dosis per orang.
Baca Juga
Adapun, vaksinasi tersebut dengan catatan BPOM rampung melakukan pertukaran informasi dengan BPOM negara asal vaksin, dalam hal ini National Medical Product Administration (NMPA). Seperti diketahui, Sinovac Biotech Ltd. merupakan pabrikan farmasi asal China.
Berdasarkan catatan Bio Farma, BPOM akan melakukan audit proses produksi Sinovac di Beijing pada Oktober ini. Sementara itu, Sinocav telah memeriksa kompatibilitas proses produksi dan sistme pengontrolan kualitas di pabrikan Bio Farma.
Di samping itu, Honesti berujar pihaknya telah menerima arahan Wakil Presiden Runtuk membentuk tim gabungan terkait peneritan sertifikasi halal.
Adapun, lembaga yang ada dalam arahan tersebut adalah Bio Farma, Kementrian BUMN, BPOM, Komite Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan BUMN surveyor seperti PT Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) dan PT SUrveyor Indonesia.
Adapun, pada November-Desember 2020 dijadwalkan akan ada 15 juta dosisi vaksin Covid-19 besutan Sinovac, CoronaVac, di dalam negeri. Setelah itu, 35 juta dosis CoronaVac akan tiba di dalam negeri pada Januari-Februari 2021 dan sekitar 210 juta dosis akan tiba pada April-Desember 2021.
Sementara itu, komitmen pengadaan vaksin lain berasal dari kerja sama antara PT Kimia Farma Tbk. (Persero) dengan G42 yang memiliki komitmen tentatif 10 juta dosis vaksin Covid-19 pada Desember 2020. Komitmen vaksin terakhir adalah dengan AstraZeneca PLC. sebanyak 100 juta dosis dan GAVI sekitar 50 juta dosis pada 2021.
Jika seluruh komiten tersebut terpenuhi, total vaksin yang ada di dalam negeri setidaknya 370 juta dosis tahun depan. Dengan kata lain, target vaksinasi 170 juta jiwa untuk mencapai kekebalan kawanan (herd immunity) bisa tercapai pada 2021.
Adapun, Bio Farma saat ini sedang meningkatkan kapasitas produksi vaksin Covid-19 dari saat ini di sekitar 150 juta dosis per tahun menjadi 205 juta dosis per tahun pada akhir 2020. Dengan kata lain, produksi vaksin Covid-19 akan berkontribus sekitar 12,5 persen ke portofolio produksi vaksin Bio Farma.
Honesti menyampaikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mengaudit keamanan proses produksi caksin tersebut. Jika lolos audit, Hoensti berujar vaksin Covid-19 yang diperoduksi Bio Farma akan bisa dikonsumsi dalam keadaan darurat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
