Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Tegaskan Penurunan Biaya Logistik Akan Disumbang dari Transportasi

Penurunan biaya logistik sekitar 6 persen menjadi 17 persen akan disumbang dari transportasi dan trucking yang sekarang kontibusinya 10 persen dari biaya logistik Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan target penurunan biaya logistik sebesar 6 persen menjadi 17 persen terhadap PDB, dari sebelumnya 23,5 persen, melalui penerapan ekosistem logistik nasional akan didukung oleh sektor transportasi.

"Sudah saya sampaikan penurunan biaya logistik sekitar 6 persen terutama yang berasal dari efisiensi transportasi dan trucking yang sekarang kontibusinya 10 persen dari biaya logistik Indonesia," kata Sri Mulyani, Kamis (24/9/2020).

Selama ini, Sri Mulyani mengungkapkan truk angkutan selalu menunggu barang datang dan sistemnya tidak transparan serta efisien.

Dengan adanya ekosistem logistik nasional yang mengintegrasikan semua pelaku logistik dalam satu sistem, maka diharapkan waktu tunggu dan order layanan dapat lebih efisien,

"Pengajuan peti kemas dilakukan online, pemesanan truk juga online, seperti Gojek bisa dipesan enggak usah ngetem di satu tempat," papar Sri Mulyani.

Sri Mulyani berharap efisiensi di sisi trucking sebanyak 1 persen saja, pengaruh ke biaya logistik secara keseluruhan sangat signifikan.

Terkait dengan tahapan penurunan biaya logistik, Sri Mulyani memaparkan ekosistem logistik nasional (NLE) sudah mulai berjalan. Saat ini, NLE sudah diberlakukan di empat pelabuhan besar, termasuk Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Emas, Surabaya.

"Bentuk piloting sudah mulai berjalan dan itu akan dilakukan secara bertahap. Kalau kita bisa menurnkan biaya sekitar Rp1,5 triliun per pertahun itu akan menentukan cukup besar bagi industri," paparnya.

Dari riset Frost and Sullivan pada 2016, biaya logistik Indonesia pada tahun 2028 diperkirakan akan menjadi yang tertinggi di Asean, yakni 24 persen dari PDB.

Sementara itu, posisi negara lain, seperti Vietnam hanya sebesar 20 persen PDB, Thailand 15 persen PDB, China 14 persen PDB, Malaysia, Philipina dan India 13 persen PDB, Taiwan dan Korea Selatan 9 persen PDB, serta Singapura dan Jepang sebesar 8 persen PDB.

Biaya logistik yang kelewat mahal ini yang membuat perekonomian Indonesia kurang berdayasaing.

Ketua ALFI Yukki N. Hanafi berharap dengan adanya NLE ini Logistics Performance Index (LPI) Indonesia bisa berada di posisi 30 dunia, dari posisi saat ini, yakni peringkat 46.

"Kalau masuk 30 besar, kita bisa masuk 3 besar di Asean. Harapannya sebelum Asean Connectivity kita bisa disana, supaya kue investasi di Asean bisa kita nikmati," kata Yukki.

Dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada tanggal 16 Juni 2020. Inpres ini yang menjadi landasan dari penerapan NLE, yang akan memperkuat sistem INSW.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper