Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Berlokasi di Maluku, Ini Tantangan 3 Calon Lumbung Ikan Nasional

Safri Burhanuddin, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi mengenai pengelolaan ikan hasil tangkap, yang antara lain terkait tiga lokasi alternatif lumbung ikan nasional di Maluku.
Personel Lantamal IX Ambon memantau proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Sabtu (1/4)./Antara-Izaac Mulyawan
Personel Lantamal IX Ambon memantau proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Sabtu (1/4)./Antara-Izaac Mulyawan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyiapkan tiga lokasi sebagai lumbung ikan nasional di Maluku yakni di Desa Tulehu dan Desa Waai, perbatasan Desa Waai dan Desa Liang, serta lokasi ke arah Desa Liang.

Safri Burhanuddin, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi mengenai pengelolaan ikan hasil tangkap.

"Nah, dalam rakor ini dibahas mengenai tiga lokasi alternatif pembangunan Lumbung Ikan Nasional di Maluku,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (17/09/2020).

Safri memaparkan ketiga lokasi tersebut ialah perbatasan Desa Tulehu dan Desa Waai yang berjarak sekitar 30 km dari Kota Ambon dengan luas 400 hektare (ha). Di lokasi tersebut juga telah ada feasibility study (FS) dari Port Rotterdarm Belanda.

Lokasi kedua, katanya, berada antara Desa Waai dan Desa Liang dengan luas 574 ha dan terdapat pembangunan pembangkit listrik uap tetapi sedang mangkrak serta belum ada studi kelayakan.

Adapun, lokasi ketiga mengarah ke Desa Liang dari lokasi kedua. Di lokasi ini tidak memerlukan reklamasi yang terlalu yang besar tetapi belum ada studi kelayakan.

“Kendala-kendala ini sedang kita kerjakan dan saya berharap secepatnya semua bisa terpetakan dan terselesaikan satu persatu demi mendorong pengembangan perikanan tangkap di Indonesia," paparnya.

Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Marves Ikram Sangadji mengatakan bahwa perlu menjaring semua permasalahan terkait perikanan tangkap dari kementerian teknis di bawah koordinasi Kemenko Marves khususnya dengan mengacu pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan implementasi Lumbung Ikan Nasional.

Di samping itu, juga perlu membahas terkait permasalahan perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan termasuk juga permasalahan regulasinya.

“Selain itu perlu juga regulasi perizinan kapal perikanan satu pintu di KKP saja, perlu kajian ulang terkait data stok, produksi, dan kapal perikanan, serta perlu adanya reviu RPP di tiap WPP Pilotting,” ujarnya.

Seperti diketahui, produksi perikanan tangkap mayoritas berasal dari budidaya. Sayangnya, kontribusi perikanan tangkap masih belum optimal terhadap PDB nasional dan dirasa masih sangat rendah. Untuk itu pendekatan pengelolaan perikanan berbasis WPP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Thomas Mola
Editor : Ropesta Sitorus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper