Bisnis.com, JAKARTA — Pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespons video penuturan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Termasuk di dalamnya protes Ahok soal permintaan uang Rp500 miliar dari Pertamina kepada BUMN lainnya, yani Perum Peruri.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan penyataan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina merupakan urusan internal perusahaan pelat merah tersebut sekaligus sebagai ruang bagi komisaris dan direksi untuk berkomunikasi.
Adapun, untuk urusan yang melibatkan BUMN lainnya, seperti Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri, Arya mengatakan itu menjadi ranah Pertamina dan Perum Peruri untuk berkoordinasi.
“Ya B2B [business to business] itu urusan mereka. Apalagi ini kan sama-sama BUMN, bagi kami kementrian itu kantong kiri, kantong kanan. Silahkan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B,” paparnya, Rabu (16/9/2020).
Seperti diketahui, baru-baru ini beredar video berisi ungkapan kekesalan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina terhadap perusahaan yang tengah diawasinya tersebut. Dalam video itu, Ahok menyebut banyak hal di Pertamina yang memancing emosinya.
Baca Juga
Dia menuturkan, jajaran direksi perseroan bisa diganti tanpa sepengetahuan dirinya sebagai komisaris utama dan lebih banyak melobi ke Kementerian BUMN. Selain itu, birokrasi pengangkatan pejabat Pertamina yang disebutnya masih menggunakan sistem pangkat sehingga proses pemilihannya tidak proporsional.
Ahok juga menyinggung soal permainan gaji pejabat Pertamina yang disebutnya tak sesuai dengan jabatan. Pun, menyoroti bisnis kilang Pertamina hingga rencana perseroan untuk kembali berutang untuk berkespansi.
Bukan hanya membeberkan kebobrokan Pertamina, Ahok juga mengungkapkan kekesalannya terhadap BUMN lain yang bermitra dengan Pertamina, yakni Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri.
Dia menyebut sikap Perum Peruri yang meminta uang sebesar Rp500 miliar untuk proses pengurangan dokumen kertas (paperless) di Pertamina sebagai hal yang tak masuk akal dan hanya ingin mencari uang.
“Itu sama aja udah dapet Pertamina gamau kerja lagi, mau tidur sepuluh tahun jadi ular sanca, jadi ular piton,” tutur Ahok.
Dia berpendapat sudah saatnya Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan superholding yang menaungi holding-holding perusahaan pelat merah yang ada, seperti sistem Temasek Singapura.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
