Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penurunan Remitansi Asia Berisiko Perlebar Kemiskinan, Ini Saran ADB

Peningkatan 1 poin persentase dalam pangsa terhadap PDB arus masuk remitansi dari luar negeri, dikaitkan dengan 22,6 persen penurunan rasio kesenjangan kemiskinan dan penurunan 16 persen dalam rasio keparahan kemiskinan.
Karyawan berada di dekat logo Asian Development Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (8/4/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan berada di dekat logo Asian Development Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (8/4/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Arus masuk pengiriman uang internasional atau remitansi sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga miskin di Asia.

Asian Development Bank (ADB) dalam bukunya bertajuk "Navigating Covid-19 in Asia and the Pacific" mencatat, peningkatan 1 poin persentase dalam pangsa terhadap PDB arus masuk remitansi dari luar negeri, dikaitkan dengan 22,6 persen penurunan rasio kesenjangan kemiskinan dan penurunan 16 persen dalam rasio keparahan kemiskinan.

Kini di tengah krisis akibat pandemi yang meluas ke seluruh dunia, pengiriman uang ke Asia menurun dan berisiko memperlebar angka kemiskinan di kawasan, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada remitansi.

Pengiriman uang global diperkirakan akan turun US$108,6 miliar tahun ini, setara dengan 18,3 persen dari remitansi dasar secara global. Adapun penerimaan remitansi di Asia akan turun US$54,3 miliar, setara dengan 19,8 persen dari dasar pengiriman uang pada 2018.

Menjembatani persoalan tersebut, ADB menyatakan migrasi internasional, mobilitas tenaga kerja lintas batas, dan arus pengiriman uang pekerja adalah penggerak yang penting dari ekonomi global saat ini.

Pihak berwenang di negara-negara yang bergantung pada remitansi didorong untuk, pertama, memperluas layanan kesehatan dan sosial sementara untuk membantu migran yang terlantar dan kembali.

Kedua, memperluas cakupan perlindungan sosial bagi rumah tangga penerima remitansi berpenghasilan rendah yang mungkin kembali ke dalam perangkap kemiskinan.

"Juga merancang kerangka kebijakan migrasi nasional yang komprehensif yang mencakup kebijakan imigrasi, kesehatan, dan ketenagakerjaan untuk mendukung pekerja migran dan meningkatkan hak dan kesejahteraan mereka," tulis ADB dalam buku tersebut, dikutip Rabu (9/9/2020).

Pemerintah juga dituntut untuk memastikan kontinuitas layanan pengiriman uang dan lingkungan bisnis yang memungkinkan bagi penyedia layanan, termasuk melalui penggunaan platform digital dan online untuk melayani para migran dan keluarganya dengan lebih baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Reni Lestari
Editor : Ropesta Sitorus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper