Bisnis.com, JAKARTA – Seorang politisi oposisi mendesak Pemerintah Malaysia untuk mempertimbangkan meniru Kota Barcelona di Spanyol dalam mengatasi masalah properti Malaysia, dengan mengatakan hal itu akan menguntungkan mereka yang berpenghasilan rendah.
Raja Kamarul Bahrin, mantan wakil menteri perumahan, menggambarkan pendekatan Barcelona sebagai "solusi yang paling diterima" untuk melayani kelompok berpenghasilan rendah karena tidak ada unit baru yang dibangun untuk mereka sekarang.
Departemen perumahan Barcelona baru-baru ini memberi tahu perusahaan properti bahwa kota tersebut akan memiliki unit kosong mereka dengan setengah harga pasar dan menyewakannya kepada kelompok berpenghasilan rendah jika mereka tidak dapat menemukan penyewa dalam waktu sebulan.
Raja Kamarul berpandangan itu adalah ide yang bagus mengingat "jatuhnya pasar perumahan di seluruh dunia".
Meskipun mengakui bahwa akan sulit untuk melibatkan pengembang, dia berbicara tentang pendekatan tersebut memiliki dua manfaat yaitu meningkatkan persediaan perumahan yang terjangkau dan menghemat uang pemerintah untuk membangun rumah semacam itu.
“Akan lebih murah bagi pemerintah karena biaya pembangunan sudah banyak. Mengapa tidak mengambil bangunan yang sudah ada di sana?”
Namun, dua ahli di industri perumahan tidak setuju. Noor Rosly dari Universiti Malaya, yang banyak menulis tentang perumahan yang terjangkau, mengatakan sebagian besar properti yang dimaksud Raja Kamarul menjadi sangat mewah bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan itu akan menyulirkan mereka untuk memenuhi biaya pemeliharaan.
Dia mengatakan tanggung jawab ada pada pengembang untuk memindahkan unit yang tidak terjual untuk mengurangi overhang. “Pemerintah seharusnya tidak ikut campur. Ini masalah pengembang. Kita tidak boleh menggunakan uang pembayar pajak untuk mengatasinya."
Menurut Michael Kong, Presiden Asosiasi Penilai, Manajer Properti, Agen Properti & Konsultan Properti di Sektor Swasta Malaysia, juga menilai solusi Barcelona tidak akan mengatasi masalah Malaysia. “Situasi di sini berbeda.”
Dia mengatakan bukan karena pilihan atau desain yang membuat properti di Malaysia kosong. “Ini kasus pembangunan berlebihan dan, lebih sering daripada tidak, di lokasi yang tidak diinginkan.”
Kong mengatakan itu bukan masalah pengembang yang tidak mau menyewakan properti mereka, tetapi kurangnya penyewa telah menyebabkan hal itu.
“Menghukum pemilik karena tidak dapat menyewakan unit kosong mereka tampaknya tidak adil. Ini sama saja dengan menggosokkan garam ke luka mereka,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
