Bisnis.com, JAKARTA -- Tugas penyaluran bantuan sosial beras sebanyak 450.000 ton yang diberikan kepada Perum Bulog menjadi angin segar bagi perusahaan tersebut setelah lama berkutat dengan kendala penyaluran.
Meski demikian, Bulog tetap harus berhati-hati dalam menyeimbangkan penyerapan dan penyaluran demi menjaga stok akhir tahun di angka 1 sampai 1,1 juta ton.
Lewat penugasan yang berlaku selama tiga bulan dalam periode Agustus-Oktober, Bulog ditugaskan oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan 15 kilogram beras kualitas medium kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH).
Potensi penyaluran sampai 450.000 ton selama tiga bulan terbilang besar mengingat realisasi penyaluran beras bulog untuk segmen bantuan sosial sejauh ini hanya berjumlah 247.732 ton per 2 September.
Dalam beberapa tahun terakhir, sarana penyaluran beras Bulog memang hanya mengandalkan realisasi bantuan pangan nontunai (BPNT), operasi pasar, dan penjualan komersial.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan penyaluran bantuan sosial beras bakal memberi dampak positif dalam penyerapan beras atau gabah petani. Sebagaimana diketahui, Bulog juga kerap tersandung tugas berat menyerap tanpa kepastian ke mana beras akan disalurkan.
Baca Juga
“Tadi sudah disampaikan bahwa penyaluran ini akan berdampak pada hasil pertanian. Bagaimana pun gudang Bulog terbatas, kalau tidak dikeluarkan kami tidak bisa menyerap lagi,” kata Budi dalam acara peluncuran bantuan sosial beras di Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Bulog telah menyerap 850.000 ton selama semester I. Jumlah ini setara dengan 60 persen dari target sepanjang tahun yang dipatok di angka 1,4 juta ton. Sejak saat itu, realisasi serapan Bulog telah bertambah menjadi 931.577 ton.
Dengan stok saat ini yang berjumlah 1,42 juta ton dan potensi penyaluran 450.000 ton, Bulog berpotensi kehilangan 31,6 persen stok yang dikelolanya. Jumlahnya pun berpotensi menyusut di bawah batas minimal stok aman yang harus dijaga Bulog yakni 1 sampai 1,1 juta ton.
Menghadapi risiko tersebut, Budi yang akrab disapa Buwas meyakini bahwa pihaknya mampu menyerap beras pada musim gadu. Dia menargetkan pihaknya bisa kembali menyerap dengan jumlah minimal 450.000 ton untuk menutup jumlah beras yang tersalur.
“Kami pasti menyerap lagi karena stok kami harus 1 sampai 1,1 juta ton. Kalau 450.000 ton keluar kami harus segera gantikan. Stok kami saat ini sekitar 1,4 juta ton, kalau berkurang 450.000 ton harapannya bisa kami serap lagi sebanyak itu. Bukan hanya beras CBP, tapi juga beras untuk komersial karena tidak terikat ketentuan harga pembelian pemerintah,” tutur Budi.
Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori menilai keterlibatan Bulog dalam penyaluran bantuan untuk KPM PKH sebanyak 450.000 ton terbilang tak besar jika dibandingkan dengan penyaluran pada tahun-tahun sebelumnya.
Namun penugasan ini sedikit banyak membantu Bulog mengeluarkan stok beras yang tersimpan dengan beras baru.
Meski demikian, dia melihat tren penyerapan beras Bulog kian kecil lantaran harga gabah atau beras yang naik jelang musim panen gadu.
“Sebentar lagi kita memasuki musim paceklik. Itu akan menyulitkan Bulog menyerap. Yang perlu diwaspadai jika beras keluar 450.000 ton dan pengadaan tak membaik, stok akan terus berkurang. Jika stok di akhir tahun kurang dari 1,1 juta ton, pemerintah harus berhati-hati,” papar Khudori.
Pengadaan selama musim panen gadu dengan kualitas beras yang lebih baik disebut Khudori hanya akan bisa dilakukan untuk komersial karena harga gabah kering panen (GKP) telah berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yang dipatok Rp4.200 per kg di tingkat petani menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/2020.
Sementara menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata harga GKP di tingkat petani selama Agustus adalah Rp4.818 per kg atau naik 0,61 persen dibandingkan dengan harga pada Juli.
Di sisi lain, Menteri Sosial Juliari Batubara mengemukakan bahwa penugasan kepada Bulog bersifat temporer atau sementara. Kelanjutan penyaluran bantuan sosial beras oleh Bulog disebutnya akan sangat tergantung pada perintah Presiden Joko Widodo.
“Kami kemarin sudah bekerja sama dengan Bulog juga untuk bantuan sembako di DKI Jakarta dengan volume 25 kilogram bagi 1,3 juta keluarga. Semua ini sifatnya temporer, bagaimana kelanjutannya menunggu perintah Presiden,” ujar Juliari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel