Bisnis.com, PALEMBANG — Preservasi atau pemeliharaan jalan lintas timu, Sumatra Selatan sepanjang 471 kilometer dengan total biaya senilai Rp850 miliar dipastikan tuntas pada tahun ini.
Pendanaan untuk 5 paket preservarsi infrastruktur tersebut bersumber dari surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara.
Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel Kgs. Syaiful Anwar mengatakan bahwa saat ini progres kontrak secara keseluruhan sudah mencapai 65 persen.
“Kami targetkan lima paket ini sudah selesai semua tahun 2020. Secara target, progresnya sudah bagus semua. Kami optimistis jalintim [jalan lintas timur] dengan pendanaan SBSN ini bisa fungsional,” katanya, Selasa (25/8/2020).
Dia mengemukakan bahwa sebetulnya tidak ada kendala yang signifikan sehingga menghambat pengerjaan. Namun, memang ada sebagian ruas yang terkendala utilitas, seperti di Paket Palembang—Betung.
“Kami juga mengejar perbaikan di paket Betung—Bts. Jambi. Nanti setelah semua selesai bakal terlihat perbedaannya karena akan ditandai dengan marka jalan kuning,” katanya.
Baca Juga
Syaiful menerangkan bahwa pengerjaan pemeliharaan dalam lima paket tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemantapan jalan. Dengan demikian, pihaknya berharap dapat mempercepat atau mengurangi waktu tempuh di jalintim.
Menurutnya, jika paket itu telah rampung maka kemantapan jalan bisa mencapai 96 persen.
Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), lima paket preservasi di jalintim mencakup ruas Bts. (batas) Provinsi Jambi—Peninggalan, Sumsel, kemudian Peninggalan—Sei Lilin—Betung, Betung—Bts. Kota Palembang, Bts. Kota Palembang—Sp. Indralaya—Sp. (simpang) Meranjat—Bts. Kota Kayu Agung, dan Celikah – Kayu Agung—Bts. Kota Kayu Agung—Sp. Penyandingan—Bts. Lampung.
Menurut Syaiful, sebelumnya anggaran untuk paket preservasi Jalintim sempat terpengaruh refocussing dana Covid-19 sehingga menjadi 2 tahun anggaran atau sampai tahun 2021. Namun, pihaknya memastikan bujet kembali tersedia sehingga proyek dipastikan dapat dituntaskan tahun ini.
Pemerintah menyebut bahwa pembiayaan pembangunan infrastruktur lewat SBSN memiliki keunggulan. Salah satunya, SBSN merupakan sumber pendanaan dari dalam negeri berdampak pada kemandirian pembangunan infrastruktur karena kontraktor dan konsultan yang terlibat sepenuhnya merupakan orang Indonesia.
Hal ini berbeda dengan pinjaman bilateral maupun multilateral yang umumnya mensyaratkan keterlibatan kontraktor dan konsultan dari negara donor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
