Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RAPBN 2021, Belanja Kementerian/Lembaga Fokus ke Tujuan Ini

Pemerintah terus berkonsultasi dengan DPR terkait rancangan APBN tahun 2021.
Ilustrasi-Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) saat bersiap mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018)./ANTARA-Hafidz Mubarak A
Ilustrasi-Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Gubernur BI Perry Warjiyo (kiri) saat bersiap mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018)./ANTARA-Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan memfokuskan belanja kementerian dan lembaga untuk satu fokus yang sama.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan persnya secara virtual usai rapat terbatas rancangan postur APBN 2021, Selasa (28/7/2020) mengungkap banyaknya usulan belanja dari kementerian dan lembaga.

Menkeu menyebutkan, bersama Bappenas, pihaknya sudah mendapatkan tambahan banyak sekali usulan belanja dari seluruh kementerian/lembaga.

Beragam permintaan atau usulan belanja tersebut akan difokuskan sesuai target nasional.

"Kami diminta oleh Bapak Presiden untuk melakukan bersama Bapak Menko untuk memfokuskan belanja-belanja tersebut yang didukung dengan tambahan defisit agar benar-benar bisa dilakukan pemulihan ekonomi dan melakukan penciptaan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan secara lebih cepat," ujar Sri Mulyani.

Hal itu dimaksudkan untuk merespons dampak akibat kondisi tahun ini yang meningkatkan jumlah pengangguran maupun jumlah kemiskinan.

"Ini adalah tugas yang harus kita lakukan dalam waktu segera karena Bapak Presiden akan menyampaikan rancangan anggaran pendapatan belanja atau RAPBN tahun 2021 secara formal nanti di DPR," ujar Menkeu.

Semua itu, lanjut Menkeu, akan disampaikan ke DPR dalam sidang paripurna.

Sri Mulyani menyebutkan memang akan terjadi perubahan dalam racangan APBN 2021.

"Sehingga kami juga berkomunikasi dengan DPR. Dengan keputusan hari ini, kami akan langsung melakukan komunikasi dengan para pimpinan banggar maupun komisi-komisi serta pimpinan DPR mengenai perubahan ini," tambah Sri Mulyani.

Dengan begitu, proses politik bisa tetap berjalan dengan baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper