Bisnis.com, JAKARTA - Industri galangan kapal meminta agar layanan pembiayaan dapat lebih menyeluruh memfasilitasi aktivitas yang terjadi di industri maritim, sehingga impian untuk menurunkan biaya logistik dapat terealisasi.
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam mengatakan saat ini perusahaan pelayaran masih menganggap dan realitanya demikian, bahwa membeli kapal bekas lebih murah daripada kapal baru.
Saat ini terangnya, perusahaan pelayaran contohnya membeli kapal tanker dengan ukuran 3.000 ton membutuhkan biaya US$10 juta jika membangun di dalam negeri, tetapi ketika membeli bekas pakai 12 tahun dari luar negeri harganya bisa US$3. Otomatis para pengguna lebih memilih kapal bekas.
"Solusinya pihak perbankan, jika pemerintah melalui lembaga pembiayaan memberi insentif membangun kapal dalam negeri, saya tak bilang harus tutup impor kapal bekas dalam negeri. Pembiayaan pembelian kapal bekas diatur payback periode 5 tahun dengan bunga double digit," jelasnya dalam diskusi daring, Rabu (15/7/2020).
Ketika pembeli kapal bekas dari luar negeri dibebankan waktu pembayaran lebih pendek dan bunga lebih tinggi, pelayaran yang memilih membangun kapal dalam negeri mendapatkan keringanan berupa periode pengembalian hingga 15 tahun dengan bunga 5-6 persen.
Dengan kondisi demikian, perusahaan pelayaran juga akan bergeser secara sukarela menggunakan yang galangan dalam negeri. Dia bahkan menyebut pergeseran ini seperti aplikator ojek online (ojol) yang akhirnya dapat memberikan alternatif yang lebih nyaman.
Baca Juga
"Mulai katakan pada perbankan lihat ini sebagai sesuatu yang jangka panjang, pusat pelayarannya, ujungnya cashflow pelayaran sehat, lebih hemat bahan bakar, speed baik, akan lebih baik karena kapal baru. Saya yakin dengan cicilan 15 tahun harga kapal yang baru, ujung-ujungnya biaya operasional perusahaan pelayaran akan lebih baik," tegasnya.
Di sisi lain, dengan biaya operasional yang lebih baik akan turut berdampak terhadap biaya logistik yang ikut melandai yang saat ini masih di kisaran 24 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Eddy yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Lokindo Samudera Makmur Tbk. ini juga menyebut Iperindo tengah melobi agar ada perlindungan daftar negatif investasi (DNI), infrastruktur, sewa menyewa agar perbankan mulai terlibat.
"Kami juga mulai meminta keterlibatan bank di kegiatan docking atau reparasi. Seringkali docking belum dibayar, kapal belum keluar tidak bisa kerja, tidak ada uang masuk, ini lingkaran yang menyebalkan tidak menyenangkan," paparnya.
Seharusnya perbankan bisa masuk memberikan pinjaman tanpa agunan kepada pelayaran, contohnya docking biayanya Rp1,2 miliar, bank membiayai. Setelah itu, perusahaan pelayaran cicil balik setiap bulan Rp100 juta, kapal bisa dapat revenue.
"Bukan hanya pelayaran sehat, tapi industri maritim yang sehat, sehingga ke depan Indonesia berhenti impor kapal dan jadi eksportir kapal, galangan kapal jadi bintang 5," mimpinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
