Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lawan Sindikat Pengirim Pekerja Migran, BP2MI Luncurkan Satgas

Sindikat pengirim pekerja migran Indonesia secara ilegal sudah ada sejak lama. BP2MI menyiapkan satgas untuk menghadapinya.
Ilustrasi-Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ANTARA-Reza Novriandi
Ilustrasi-Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ANTARA-Reza Novriandi

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani akan meluncurkan Satuan Tugas Pemberantasan Sindikat Pengirim Tenaga Migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal.

Satgas tersebut akan resmi diluncurkan BP2MI pada 17 Juli mendatang.

Menurut Benny Satgas tersebut mempunyai tugas khusus membersihkan para agen pengirim pekerja migran ilegal yang selama ini masih marak di Indonesia.

“Bendera Merah Putih tidak boleh berkibar lebih rendah di bawah posisi bendera-bendera perusahaan,” tegas Benny dalam diskusi “Empat Pilar MPR” di Gedung Nusantara Parlemen Senayan, Jumat, (10/7/2020).

Diskusi dengan tema, “Perlindungan dan Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia” itu dihadiri Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjudian Rahmad Handoyo.

Benny berharap DPR mendukung rencana tersebut, terutama Komisi IX yang membidangi soal Ketenagakerjaan Indonesia.

“Untuk memberantas mafia itu, saya yakin kami tidak sendiri, karena ada Komisi IX yang akan membantu melalui alokasi anggaran,” ujar Benny.

Benny menegaskan badan yang dipimpinnya saat ini masih kekurangan anggaran karena hanya dialokasikan Rp300 miliar per tahun.

Jazilul menyambut baik rencana Benny yang siap bekerja sama dengan Komisi IX.

Akan tetapi Jazilul tak menampik untuk membersihkan mafia para agen ilegal itu tidaklah mudah.

“Mereka sudah ada dari dulu sebelum Pak Benny datang. Jadi intinya kita support, kita kasih kekuatan,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sementara itu, Rahmad Handoyo meminta Kepala BP2MI bertindak seperti mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti yang tidak tanggung-tanggung memberantas mafia impor di Indonesia.

“Jadi kalau mau beres-beres ya harus sekalian, dan untuk masalah anggaran nanti kita di Komisi IX DPR akan perkuat,” tandas Rahmad Handoyo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper