Bisnis.com, JAKARTA--Ekonom Senior Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan Eric Sugandi meminta pemerintah menyederhanakan prosedur atau birokrasi untuk mempercepat belanja stimulus virus Corona (Covid-19).
"Jika alasannya verifikasi yang rigid, berarti prosedur verifikasi harus disederhanakan," katanya ketika dihubungi Bisnis, Selasa (30/6/2020).
Selain itu, dia juga menyoroti koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L) terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurutnya, koordinasi antar K/L harus diperkuat apalagi di tengah krisis kesehatan dan ekonomi akibat penyebaran wabah Covid-19.
"Sebaiknya [Presiden] segera menunjuk institusi atau instansi yang bertindak sebagai penanggung jawab utama yang punya wewenang lebih terhadap instansi lain," jelasnya.
Realisasi penyerapan anggaran stimulus kesehatan dan PEN masih jauh dari harapan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penyerapan anggaran untuk sektor kesehatan baru 4,68 persen, perlindungan sosial 34,06 persen, sektoral dan pemda 4,01 persen, UMKM 22,74 persen, insentif usaha 10,14 persen, dan pembiayan korporasi masih nol.
Presiden Joko Widodo menyoroti rendahnya realisasi belanja kementerian di bidang kesehatan dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020).
Baca Juga
Hal itu terungkap dalam video rapat internal berisi arahan Presiden Jokowi itu baru diunggah kanal resmi Sekretariat Presiden di YouTube, Minggu (28/6/2020).
Jokowi memberikan contoh realisasi belanja di bidang kesehatan yang mendapatkan anggaran Rp75 triliun. "Baru keluar 1,53 persen, coba," jelas dia.
Dampaknya, uang beredar di masyarakat tertahan. Pembayaran tunjangan, sambung Jokowi, untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, mesti segera dikeluarkan. Selain itu, belanja-belanja untuk peralatan segera direalisasikan.
"Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
