Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia mengungkapkan masih terdapat persoalan di sektor air minum dan sanitasi meskipun pemerintah telah menargetkan akses universal untuk penyediaan air minum dan sanitasi (PAMS).
Temuan tentang penyediaan air minum dan sanitasi tersebut tertuang dalam Kajian Belanja Publik (Public Expenditure Review) yang dipaparkan pada Kamis (25/6/2020).
Irma Setiono, Senior Water Supply and Sanitation Specialist Bank Dunia, mengatakan untuk memenuhi target tersebut akan memerlukan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi.
"Mengingat tidak terlihat adanya koneksi antara pengeluaran pemerintah dan kualitas hasil yang dicapai, prioritas utama sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi di sektor PAMS," ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Irma, di sektor air minum terdapat masalah mendasar baik di sisi pasokan maupun sisi permintaan. Sementara itu, di sektor sanitasi, masalah utama yang menyebabkan kinerja yang buruk mencakup seluruh rantai layanan sanitasi.
Bank Dunia mencatat tren secara keseluruhan, pengeluaran publik untuk sektor PAMS telah meningkat tiga kali lipat secara riil selama tahun 2001-2016. Namun demikian, dibandingkan dengan negara-negara lain dan kebutuhan pembangunannya, Indonesia membelanjakan sangat sedikit untuk sektor PAMS.
Baca Juga
Indonesia adalah salah satu negara dengan pengeluaran terendah untuk PAMS, bersama dengan Republik Kongo dan Republik Afrika Tengah, hanya sebesar 0,2 persen dari PDB.
Secara keseluruhan, tingkat belanja PAMS masih jauh di bawah jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi target pemerintah Indonesia.
Melaksanakan RPJMN membutuhkan investasi publik sekitar Rp253 triliun selama lima tahun atau Rp55,5 triliun per tahun. Artinya, ada kesenjangan pembiayaan sebesar Rp43,4 triliun dibandingkan dengan target investasi saat ini di sektor ini.
Bank Dunia memberikan beberapa rekomendasi untuk belanja publik di sektor ini.
Pertama, pengaturan kelembagaan dan mekanisme pengelolaan dana perlu ditingkatkan untuk mendorong perluasan cakupan layanan air minum perpipaan yang efisien. Kedua, permintaan terhadap layanan air minum perpipaan perlu ditingkatkan.
Ketiga, memberi dukungan bagi pelaksanaan sistem sanitasi perkotaan yang komprehensif, serta tingkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan rencana yang sesuai dengan kota mereka, yang dapat mengkombinasikan sistem terpusat menggunakan jaringan pipa air limbah dan sistem setempat yang dikelola dan berkualitas baik.
Terakhir, memberi dukungan untuk pengembangan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan di wilayah pedesaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
