Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Komisi XI Sepakat Pasang Pertumbuhan Ekonomi 4,5- 5,5 Persen, Kecuali PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 berpotensi mendekati 6 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis/Arief Hermawan P
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan sebagian besar fraksi di Komisi XI DPR sepakat pertumbuhan ekonomi pada 2021 ada di angka 4,5- 5,5 persen.

Namun, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memasang target pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan fraksi lain atau pemerintah yakni 4,5 persen - 6,0 persen. Sementara Fraksi Gerindra & Demokrat kendati sepakat memberi catatan target pertumbuhan tahun ini harus positif.

Adapun terkait nilai kurs pemerintah & Komisi XI DPR berada di angka Rp13.700 - Rp14.900 per dolar Amerika Serikat. Sedangkan suku bunga SBN 10 tahun berada di kisaran 6,29 persen - 8,29 persen.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Supriyanto mengatakan bahwa fraksinya mendukung langkah pemerintah. Hanya saja, dia memberikan catatan tahun ini pertumbuhan ekonomi harus bisa berada di level positif.

"Itu catatan dari kami, kami setuju dengan catatan," kata Supriyanto di Komisi XI DPR, Senin (22/6/2020).

Seperti diketahui langkah konsolidasi fiskal bakal dilakukan pemerintah untuk mendorong stabilitas fiskal yang tahun ini terkoyak akibat pandemi Covid - 19.

Kendati demikian pemerintah menjamin langkah konsolidasi ini akan dilakukan teliti supaya tidak menekan pemulihan ekonomi.

Konsolidasi fiskal ini dilakukan dengan menitikberatkan pada dua aspek. Pertama, pada optimalisasi pendapatan negara. Upaya peningkatan pendapatan negara perlu dilakukan dengan perluasan basis pajak, termasuk dengan potensi penerimaan PPN barang digital.

Kedua, reformasi dari sisi belanja. Sri Mulyani menekankan bahwa belanja tahun depan kemungkinan akan menurun dibandingkan belanja tahun ini. Kendati demikian, ada beberapa pos belanja yang akan dipertahankan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi virus corona.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper