Bisnis.com, JAKARTA - Dinilai gagal, program tol laut mesti mengubah model subsidinya tak berpaku pada subsidi pelayaran saja. Apalagi, dalam 5 tahun terakhir pemerintah sudah mengeluarkan lebih dari Rp1 triliun APBN untuk subsidi tol laut.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Ilham Masita mengatakan sejak awal merasa kurang pas jika subsidi diberikan kepada perusahaan pelayaran. Pasalnya, itu sama saja dengan kegiatan e-commerce yang memberikan gratis ongkos kirim, begitu subsidi atau bakar uangnya selesai, tidak berlanjut lagi programnya.
"Sama saja beli lewat e-commerce gratis ongkir, kami lebih berharap subsidi diberikan lebih ke infrastruktur pelabuhan, model subsidinya yang kami kurang setuju, begitu selesai subsidi balik lagi ke harga normal," paparnya dalam diskusi online Myshipgo, Rabu (10/6/2020).
Menurutnya, aktivitas digitalisasi dalam tol laut dapat dilakukan pada aktivitas pemesanan seperti yang sudah disiapkan oleh Kemenhub melalui kerja sama dengan bisnis rintisan di tol laut.
Namun, dia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan mengurangi biaya di jalur daratnya, seperti pungutan liar. Zaldi menyarankan digitalisasi tol laut dilakukan pada rute tertentu, kalau sudah sukses baru diteruskan ke rute-rute lainnya.
"Digitalisasi satu rute, kepastian tinggi, flow barang akan lebih lancar. Nanti setelah bantu turunkan harga, otomatis rute-rute lain mengikuti, pemerintah juga harus bisa memanfaatkan kapal-kapal rakyat," katanya.
Kementerian Perhubungan memastikan arus pengiriman barang dalam program Tol Laut tetap berjalan dengan protokol new normal di tengah kondisi Pandemi Covid 19.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Capt. Wisnu Handoko mengatakan program Tol Laut merupakan moda transportasi yang diandalkan untuk membuka isolasi dan menekan disparitas harga. Adapun, usai 8 Juni 2020, masyarakat akan memasuki era baru yang disebut new normal atau kenormalan baru.
"Dari sisi angkutan laut saat ini yang tengah kita lakukan adalah tetap mendistribusikan logistik dan mencoba menggerakkan perekonomian rakyat, tentunya dengan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Ekonomi harus bergerak dan perusahaan dapat tetap bisa menjalankan bisnis sehingga dan untuk ini pemerintah harus tetap memfasilitasinya," kata Wisnu.
Dia menambahkan dalam protokol new normal telah dipersiapkan sejumlah mekanisme yang diharapkan dapat memperlancar proses pengiriman barang melalui jalur laut dengan mengoptimalkan Tol Laut. Perangkat yang akan dioptimalkan adalah Logistic Communication System (LCS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
