Bisnis.com, JAKARTA - Tidak cukup dengan stimulus harga gas industri, Asosiasi Aneka Keramik (Asaki) juga membutuhkan penetapan safeguard pada keramik asal India menjadi langkah penting untuk menjaga usaha pabrikan dalam negeri.
Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan safeguard atas produk keramik asal China pada akhir 2018. Namun demikian, Asaki mencatat volume keramik impor dari Negeri Bollywood melonjak pada kuartal I/2019 dan kuarta l I/2020 masing-masing sebanyak 12 kali lipat dan 2,5 kali lipat.
"Pasca [pandemi] Covid-19 pasar [keramik] domestik akan digerogoti [keramik] India karena harga gas mereka turun ke US$2,5/mmBTU, sedangkan kita yang [turun ke] US$6/mmBTU-tapi masih tinggi-belum jalan," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto kepada Bisnis, Rabu (27/5/2020).
Edy menyatakan tarif gas di India telah turun dari US$3,25/mmBTU ke US$2,5/mmBTU pada bulan lalu. Oleh karena itu, Edy menilai keramik asal India telah menjadi ancaman yang jelas.
Edy berpendapat safeguard terhadap keramik India merupakan safeguard terakhir yang dibutuhkan oleh pabrikan keramik nasional. Hal tersebut, lanjutnya, disebabkan oleh rendahnya biaya produksi industri keramik India yang disebabkan oleh kapasitas yang jauh lebih besar dari Indonesia dan penggunaan batu bara sebagai sumber bahan baku.
Adapun, Edy berujar utilitas industri keramik nasional saat ini berada di posisi 30 persen. Edy meramalkan utilitas pabrikan dapat kembali ke utilitas sebelum pandemi di level 65 persen pada kuartal II/2021 jika penurunan tarif gas tidak dibarengi dengan penetapan safeguard keramik India.
Baca Juga
"Tapi, kalau [penurunan] tarif gas bisa diimplementasi dan [pemerintah] mendukung safeguard, kami punya harapan akhir tahun ini bisa kembali ke 65 persen," ucapnya.
Edy menyampaikan kecepatan tersebut didukung oleh perencanaan pabrikan keramik sebelum pandemi. Edy mengemukakan pihaknya meramalkan utilitas industri keramik dapat mencapiai 95 persen sekitar 12-18 bulan setelah penurunan tarif gas berlaku.
Sementara itu, berdasarkan data Asaki, pabrikan keramik di Jawa Barat masih membayar tarif gas di level US$9,1/mmBTU, sedangkan di Jawa TImur di posisi US$7,98/mmBTU. Adapun, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 98/2020 yang mewajibakn penurunan tarif gas ke level US6/mmBTU paling lambat dilaksanakan pada 13 Mei 2020.
Edy berujar pengetatan arus kas pada industri keramik membuat 15.000 tenaga kerja di pabrikan harus dirumahkan, Secara total, lanjutnya, tenaga kerja di Industrri keramik mencapai 150.000 orang.
Menurutnya, sebagian besar tenaga kerja yang dirumahkan berasal dari pabrikan keramik. Seperti diketahui, industri keramik terbagi berdasarkan produk yang dihasilkan kedalam empat kelompok, yakni keramik, tableware, rooftile, dan sanitary.
Edy menyampaikan tenaga kerja yang dirumahkan tersebut dijadwalkan akan kembali ke pabrik pada 15 Juni setelah adanya relaksasi protokol pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun demikian, lanjutnya, akan ada penambahan perumahan tenaga kerja jika PSBB kembali diperpanjang.
Edy menilai arus kas pabrikan saat ini hanya dapat bertahan hingga awal kuartal III/2020. Dengan kata lain, lanjutnya, pabrikan akan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara bertahap mulai Agustus 2020 jika keadaan tidak berubah.
"Kemungkinan PHK bertahap itu tidak bisa diabaikan. Kalau itu [penurunan tarif gas] tidak dilakukan, PHK bertahap tidak bisa dihindari," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
