Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PMN Garuda Indonesia (GIAA) Batal, Pemerintah Pilih Dana Talangan. Kenapa?

Informasi yang dihimpun Bisnis, skema ini dipilih karena status Garuda yang merupakan perusahan terbuka dan adanya kabar tentang lobi khusus yang dilakukan oleh salah satu pemegang saham.
Pesawat milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia bersiap melakukan penerbangan di Bandara internasional Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara akhir pekan lalu (8/1/2017)./Bisnis-Dedi Gunawann
Pesawat milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia bersiap melakukan penerbangan di Bandara internasional Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara akhir pekan lalu (8/1/2017)./Bisnis-Dedi Gunawann


Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memilih skema pemberian dana talangan berupa investasi non permanen lewat SMV Kemenkeu ke PT Garuda Indonesia Tbk, dibandingkan skema penanaman modal negara (PMN).

Informasi yang dihimpun Bisnis, skema ini dipilih karena status Garuda yang merupakan perusahan terbuka. Selain itu, kabar berhembus tentang lobi khusus yang dilakukan oleh salah satu pemegang saham turut membayangi pemilihan skema ini.

Menilik laporan tahunan PT Garuda Indonesia Tbk, sebagian besar saham perusahaan berkode emiten GIAA dimiliki pemerintah dengan komposisi saham sebanyak 60,5 persen.

Sementara  itu, PT Trans Airways salah satu lini usaha konglomerasi CT Group memiliki saham sebanyak 25,6 persen. Sisanya dimiliki publik sebanyak 13,8 persen.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa keputusan memberikan dana talangan bukan PMN didasarkan hasil kajiaan antara Kementerian BUMN & Kementerian Keuangan. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan di setiap BUMN ternyata beragam.

"Selama ini disimplifikasi dengan PMN. Salah satunya GIAA, memang ada masalah modal juga. Tetapi yang saat ini yang dihadapi adalah operasional," kata Isa dalam video conference APBN Kita, Rabu (20/5/2020).

Masalah biaya operasinal ini, lanjut Isa, diakibatkan anjloknya penerimaan rutin perseroan karena adanya pembatasan aktivitas penerbangan. Padahal, pada sisi lainnya perseroan juga harus membayar kewajiban seperti leasing dan sejumlah pengeluaran lainnya yang harus tetap berjalan. 

"Makanya untuk Garuda itu, yang kita tangani adalah cashflow-nya dulu untuk masalah operasionalnya ini," jelasnya.

Kendati demikian, Isa tidak memungkiri ada banyak persoalan lain yang sedang membelit maskapai penerbangan milik negara tersebut. 

Dia menyebutkan Garuda saat ini memiliki sejumlah utang dalam bentuk global sukuk yang juga harus diselesaikan. Meskipu menurutnya penanganannya akan dilakukan dengan cara berbeda bukan melalui dana talangan yang bakal digelontorkan pemerintah.

"Jadi dana talangan ini benar-benar untuk operasional," tegasnya.

Isa juga menjelaskan alasan pemerintah tak menempuh jalur PMN. Dia menyebut Garuda sebagai perusahaan terbuka, sehingga setiap penyertaan modal tentunya harus mempertimbangkan pendapat dari pemegang saham lainnya.

"Itu ada Trans Airways, walaupun tidak dominan mereka juga harus ditanya seandainya diperlukan penyertaan modal," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper