Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lahan Belum Bebas, Proyek Perkeretaapian Bisa Molor

Proyek perkeretaapian berisiko molor proses penyelesaiannya karena masih ada lahan yang beum dibebaskan kendati dana sudah disiapkan.
Ilustrasi pekerja yang sedang memperbaiki bantalan rel kereta api./ANTARA FOTO-Raisan Al Farisi
Ilustrasi pekerja yang sedang memperbaiki bantalan rel kereta api./ANTARA FOTO-Raisan Al Farisi

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (Maska) menilai sejumlah proyek perkeretaapian akan molor dalam proses penyelesaiannya karena masih ada lahan yang belum dibebaskan kendati dana sudah disiapkan.

Ketua Maska Hermanto Dwiyatmoko menjelaskan justru menjadi tidak relevan jika dana pembangunan perkeretaapian yang ada dipaksakan untuk dilaksanakan pada tahun ini mengingat kondisi lapangan terutama pengadaan lahan yang belum siap. Misalnya saja, untuk proyek kereta Api Makassar - Pare-Pare di Sulawesi Selatan.

“Kalau proyek memang tidak dapat dilaksanakan karena tanah belum bebas, sehingga kalau dibuat tahun jamak [multiyears] enggak ada masalah. Artinya program pembangunan tetap jalan, hanya diperpanjang waktunya, akhirnya pemanfaatan infrastruktur juga mundur,” jelasnya, Senin (18/5/2020).

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan telah mengubah postur anggaran belanja pada 2020 dari pagu semula senilai Rp43,11 triliun menjadi Rp32,6 triliun dengan alokasi pemangkasan terbesar pada pembiayaan proyek dari surat berharga syariah negara di sektor perkeretaapian.

Kriteria efisiensi dilakukan untuk program dengan penyerapan anggaran yang rendah di bawah 90 persen, optimasi dan penundaan belanja modal untuk program strategis dengan kontrak multiyears. Selain itu juga program rapat dan perjalanan dinas hingga kegiatan operasional yang tak mendesak.

“Berdasarkan kriteria itu kami melakukan kegiatan exercise merealokasi anggaran. Ada satu signifikan kegiatan kereta api yang kami lakukan pengurangan karena banyak proyek pembiayaan dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka kami berikan dengan kegiatan multiyears,” jelasnya, Senin (9/5/2020).

Alhasil, anggaran direktorat jenderal perkeretaapian dikurangi sebesar Rp4,7 triliun dari semula dialokasikan senilai Rp12,56 triliun menjadi Rp7,8 triliun.

Sebagai gambaran sejak 2019 sebanyak lima belas proyek pembangunan infrastruktur Kemenhub dibiayai oleh surat berharga syariah Negara (SBSN) yang di terbitkan oleh Kementrian Keuangan. Dana infrastruktur paling banyak dianggarkan untuk membiayai 12 proyek kereta api dengan total dana hampir mencapai Rp8 Triliun untuk keseluruhan proyek.

Proyek tersebut untuk pembangunan infrastruktur kereta api, infrastruktur perhubungan darat, perhubungan laut dan proyek pehubungan udara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper