Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang rumah bersubsidi mengakui bahwa keadaan saat ini benar-benar sulit menyusul dampak virus Corona jenis baru atau Covid-19.
Anjloknya penjualan serta tidak adanya kebijakan yang mengarah pada percepatan realisasi kredit perumahan rakyat (KPR) menjadi faktor yang dihadapi para pengembang rumah bersubsidi.
Sekjen DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengakui bahwa kondisi saat ini sebagian pengembang telah merumahkan karyawannya.
"Sudah banyak juga [pengembang] yang berhenti beroperasi dan merumahkan karyawannya. Sebentar lagi mungkin akan mulai gelombang PHK [pemutusan hubungan kerja]," katanya pada Bisnis, Sabtu (16/5/2020).
Menurut Ari, terancamnnya nasib pengembang rumah subsidi lantaran sudah banyak perusahaan yang tidak bisa membayar angsuran kredit yasa griya (KYG) atau kredit kontruksi ke perbankan mengingat arus kas pengembang tidak berputar.
Untuk menghindari dampak yang lebih besar, Himperra meminta agar pemerintah bisa memperhatikan lebih jauh pengembang rumah subsidi dengan memberikan relaksasi lain menyusul rekstrukturisasi kredit.
Pemerintah dinilai harus proporsional dalam memberikan stimulus baik pada konsumen dan pengembang itu sendiri. Dia mengaku bahwa saat ini pemerintah belum terlalu maksimal.
"Properti ini vital sekali. Kalau tidak hati-hati dampaknya terhadap ekonomi bisa dahsyat. Semoga pemerintah mulai waspada dan care pada masalah ini," katanya.
Sebelumnya, keprihatinan juga disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Yoyo Sugeng. Dia mengatakan bahwa pengembang hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah tidak kuat menahan dampak corona.
"Memang lagi sulit pengembang rumah subsidi. Kondisi saat ini banyak yang sudah take over proyek. Beberapa [pengembang] niat mau ganti bisnis yang tidak terlalu banyak regulasi dari pemerintah," katanya pada Bisnis.
Kondisi memprihatinkan ini terjadi karena aliran uang kas pengembang hunian MBR tersendat sebab anjloknya penjualan. Di sisi lain, kata Yoyo, perbankan makin selektif dalam realisasi KPR karena lebih mengutamakan segmen yang nonsubsidi seperti karyawan BUMN dan aparatur sipil negara.
Pada ujungnya, dia mengaku bahwa saat ini telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sebagian perusahaan pengembang. "PHK sudah pasti ada dan terjadi belum lagi kondisi proyek di lapangan semua sementara off."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
