Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Minta BI Cetak Uang Rp600 T, Indef: Bisa Inflasi 600 Persen Seperti Orde Lama

Ekonom dari Indef Eko Listiyanto mengapresiasi keputusan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang menolak usul DPR RI untuk mencetak uang demi menambal defisit akibat wabah Covid-19.
Karyawan menghitung uang pecahan Rp.100.000 di salah satu Bank yang ada di Jakarta, Senin (4/6). Bisnis/Abdullah Azzam
Karyawan menghitung uang pecahan Rp.100.000 di salah satu Bank yang ada di Jakarta, Senin (4/6). Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom dari Indef Eko Listiyanto mengapresiasi keputusan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang menolak usul DPR RI untuk mencetak uang demi menambal defisit akibat wabah Covid-19.

Menurutnya, pencetakan uang dalam jumlah besar dan melebihi kebutuhan berpotensi membuat inflasi meroket.

"Ingat tidak, Indonesia pernah hiperinflasi hingga 600 persen pada era Orde Lama. Langkah BI untuk menolak cetak uang sudah tepat," katanya saat diskusi virtual, Rabu (6/5/2020).

Dia menuturkan injeksi likuiditas atau quantitative easing (QE) yang dilakukan BI tidak perlu dengan mencetak uang baru.

Pencetakan uang baru, lanjutnya, akan menyebabkan pemerintah tak bisa menjaga lonjakan inflasi. Pasalnya, pemerintah akan kesulitan untuk menyerap kelebihan likuiditas di lapangan ketika ekonomi pulih kembali kala wabah Covid-19 terhenti.

Selain itu, Eko menilai QE dengan mencetak uang baru justru akan menimbulkan kegelisahan di pasar. Investor akan menilai bahwa pemerintah dan bank sentral Indonesia tidak memanajemen likuiditas dengan prudent.

"Politikus jangan membandingkan tindakan QE Amerika Serikat dan Jepang. Dolar dan Yen itu mata uang yang diterima di seluruh dunia. Rupiah kan tidak, emang [Presiden AS Donald] Trump mau serap rupiah? Kalau iya, silakan cetak uang," imbuhnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menolak mentah-mentah usulan DPR RI agar bank sentral mencetak uang dalam jumlah besar untuk menyelamatkan ekonomi akibat wabah Covid-19.

Menurutnya, pernyataan agar BI mencetak uang lalu dibagikan ke masyarakat salah dan tidak sesuai dengan kebijakan moneter yang prudent.

Dia menuturkan pernyataan tersebut salah kaprah, sehingga bisa menimbulkan kebingungan masyarakat. Menurut Perry, BI selama ini berpengang pada tugasnya untuk melakukan operasi moneter, baik untuk uang kartal maupun uang giral.

"Sekarang kita dengar ada pandangan masyarakat, jadi untuk mengatasi Covid-19 Bi cetak uang saja lalu dibagikan ke masyarakat. Tidak usah khawatir inflasi. Mohon maaf, itu bukan praktik kebijakan yang lazim dilakukan BI," katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (6/5/2020).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper