Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja terus dikritik karena proses dan pelaksanaannya dinilai sarat masalah.
Oleh karenanya, Pemerintah didesak menghentikan program itu lantaran saat ini masyarakat lebih memerlukan bantuan langsung, bukan bantuan untuk membeli modul pelatihan.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan pihak yang diuntungkan dari program pelatihan Kartu Prakerja adalah penyedia modul pendidikan, bukan masyarakat terdampak Covid-19.
"Masyarakat tidak mendapat keuntungan dari program pelatihan Prakerja karena saat ini lebih perlu bantuan sosial langsung. Bukan pembelian modul pelatihan karena di Google banyak modul pelatihan gratis,” kata Uchok, Sabtu (2/4/2020).
Menurut Uchok, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto adalah biang masalah Kartu Prakerja karena memaksakan program berjalan tanpa mendengar kritik publik.
Uchok mengatakan, masalah dalam program pelatihan Kartu Prakerja semakin muncul ke permukaan seperti harga yang mahal serta kualitas dan pengawasan pelatihan yang tidak jelas.
Baca Juga
“Kalau tidak mau dibilang sumber masalah, batalkan dong program itu. Jika Menko Perekonomian ngotot melaksanakan, maka wajar kami menilai mungkin ada kepentingan terselubung. Pemerintah harus tahu kebutuhan rakyatnya, bukan mengakomodasi kepentingan pihak tertentu," ujarnya.
Menurutnya, dugaan adanya konflik kepentingan dalam program pelatihan Kartu Prakerja di antaranya tampak dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ngotot menjalankan program pelatihan tersebut.
Padahal, suara publik dan mayoritas fraksi di DPR yang menentang sudah terdengar jelas.
“BPK bisa mengaudit pelaksanaan Kartu Prakerja yang berjalan tanpa melalui tender, dan bisa diketahui siapa paling diuntungkan dalam program itu,” ujarnya.
Menurut Uchok, sebaiknya pemerintah menghentikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun tersebut. Karena saat ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, yang dibutuhkan adalah bantuan langsung atau tunai, bukan pelatihan online dengan modul yang harganya mahal dan ukuran kualitasnya tidak jelas.
"Batalkan saja program Prakerja. Harusnya pemberian bantuan langsung dari Presiden bisa dicontoh daerah atau kementerian lainnya, bukan malah jualan modul pelatihan," ujar Uchok
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
