Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Program Kotaku 2020 dari Kementerian PUPR Telan Anggaran Rp382 miliar

Program ini merupakan kerja sama Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah (pemda) dan kelompok masyarakat untuk melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan.
Penyemprotan disinfektan di salah satu kelurahan melalui program Kotaku Kementerian PUPR. ANTARA/HO-Dokumentasi Kementerian PUPR
Penyemprotan disinfektan di salah satu kelurahan melalui program Kotaku Kementerian PUPR. ANTARA/HO-Dokumentasi Kementerian PUPR

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan program kota tanpa kumuh (Kotaku) pada 2020 yang akan dilaksanakan di 364 kelurahan seluruh Indonesia dengan anggaran Rp382 miliar.

Program Kotaku merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Kotaku merupakan salah satu program padat karya tunai (PKT) yang dilaksanakan melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda) dan kelompok masyarakat untuk melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan.

Di tengah kondisi pandemi virus Covid-19, program Kotaku dioptimalkan untuk mencegah penyebaran virus tersebut hingga tingkat RW dan RT.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program Kotaku merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

“Setiap tahapan pelaksanaan program Padat Karya dilakukan sesuai dengan protokol Covid-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan,” kata Basuki, beberapa waktu lalu.

Program Kotaku menjalankan program reguler seperti perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, pembangunan septic tank biofil komunal.

Selain itu, sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19, juga dilaksanakan kegiatan pembagian masker, penyediaan alat cuci tangan, penyemprotan desinfektan, dan pembagian sembako.

Di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan kegiatan penyemprotan cairan desinfektan dan pembagian tempat serta alat pencuci tangan di wilayah Kelurahan Bangke yang mencakup rumah warga, kantor kelurahan, sekolah dan tempat ibadah dan penyediaan tempat cuci tangan di 80 titik di seluruh wilayah Kelurahan Bangkle.

Penyemprotan cairan disinfektan lewat program Kotaku juga dilaksanakan di wilayah Kelurahan Cepu, Kabupaten Blora yang diikuti dengan pembagian masker kepada warga di Kelurahan Tempelan, Kabupaten Blora.

Kegiatan serupa berupa penyerahan santunan kepada dhuafa dan pembagian masker juga dilaksanakan oleh tim Kotaku di Yogyakarta dan sekitarnya termasuk di Kabupaten Kulon Progo, Sleman, dan Bantul.

Penyerahan bantuan lewat program Kotaku juga telah dilakukan melalui pengadaan 100 Alat Cuci tangan kerja sama dengan UPK serta BKM Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan penyerahan bantuan alat deteksi suhu, masker, dan sarung tangan kepada ketua satgas Covid-19 Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur .

Selanjutnya di Sulawesi, kegiatan serupa juga telah dilakukan di Sulawesi Utara yakni di Kota Tomohon dan bekerja sama dengan LKM Mawar Kelurahan Taas, Kota Manado untuk melakukan pencegahan Covid-19 di Kelurahan Taas.

Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan gerakan sosial pembagian sembako warga terdampak Covid-19 di KPP Kelurahan Katangka, Kabupaten Gowa dan Kelurahan Gunung SaraiKota Makassar, Sulawesi Selatan. Di Provinsi Sulawesi Selatan, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di sejumlah kelurahan di Kota Palu.

Di Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan program Kotaku yang telah dilaksanakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yakni penyemprotan disinfektan di Kota Samarinda serta penyerahan sembako sebanyak 205 paket di Kota Samarinda dan Kelurahan Muara Rapak Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Secara total, Kementerian PUPR pada 2020 menyiapkan program padat karya tunai dengan anggaran sebesar Rp10, 22 triliun yang tersebar di 34 provinsi.

Hal ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo terkait percepatan program padat karya tunai (PKT) yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Agne Yasa
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper