Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Pertanyakan Volume Quantitative Easing BI dan Stimulus COVID-19 Lainnya

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong agar kebijakan terkait COVID-19 yang diambil pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Sosial (LPS) tidak saling bertubrukan akibat tidak adanya kesamaan persepsi. 
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan pers melalui video streaming di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dok. Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan pers melalui video streaming di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Dok. Bank Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong agar kebijakan terkait COVID-19 yang diambil pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Sosial (LPS) tidak saling bertubrukan akibat tidak adanya kesamaan persepsi. 

Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah stimulus moneter dan fiskal untuk menekan dampak COVID-19 terhadap pemburukan kondisi perekonomian yang berkepanjangan.

“Saya sudah mendengarkan paparan Menteri Keuangan, BI, OJK, dan LPS. Saya melihat level pemahaman terhadap krisis belum ditentukan, belum ada kesepakatan bersama terkait cara penanganannya,” katanya dalam rapat kerja secara virtual antara Komisi XI bersama Bank Indonesia, Rabu (8/4/2020).

Menurut Misbakhun, kebijakan yang diambil oleh masing-masing kementerian dan lembaga harus diperjelas kembali dan segera diimplementasikan agar tidak kehilangan momen.

“Level pemahaman harus disamakan. Kebijakan yang pemerintah ambil, kebijakan BI untuk absorbsi surat berharga, kebijakan OJK untuk sektor riil dan LPS sebagai tulang punggung terakhir. Ini kalau siklusnya enggak jalan, saya takut mismatched policy,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyinggung perihal langkah quantitative easing yang harus dilakukan pemerintah mengingat dampak krisis akibat COVID-19 yang memukul banyak sektor mulai dari pariwisata, logistik, perhubungan, serta perbankan.

“Pemerintah menggunakan langkah extraordinary berupa realokasi dan QE. Ini harus jelas, volumenya berapa? Contoh global bond, dengan yield sangat tinggi, risiko BI akan makin berat. Inilah yang perlu didudukkan bersama, kebijakan fiskal dan surat utang yang ditangkap BI bagaimana,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuanagan Sri Mulyani mengumumkan bahwa pemerintah menerbitkan global bond sebesar US$4,3 miliaar dalam tiga bentuk surat berharga global, yakni surat berharga negara (SBN) seri RI030, RI1050, dan RI0470.

Perinciannya, seri RI1030 memiliki tenor 10,5 tahun yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2030 dengan nilai US$$1,65 miliar dengan yield sebesar 3,9%. Kedua, seri RI1050 dengan tenor 30,5 tahun atau akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2050 dengan nominal US$1,65 miliar dan yield 4,25%.

Terakhir, seri RI0470 dengan tenor 50 tahun atau akan jatuh tempo pada 15 April 2070 dengan nominal US$1 miliar dan tingkat yield 4,5%. Penerbitan surat utang dengan tenor 50 tahun ini merupakan yang terpanjang dan baru pertama kali dilakukan oleh pemerintah RI.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan kebutuhan pembiayaan defisit fiskal melalui pasar domestik khususnya SUN dan SBSN bisa diminimalkan.

“Jadi masih bisa dikukan mekanisme pasar seperti selama ini. Mungkin target lelang akan dinaikkan tapi kami melihat bagaimana absorbsi pasar, ini akan kami jaga bersama karena juga kami tidak ingin kapasitas pasar menimbulkan suku bunga melonjak tinggi. Dalam konteks ini BI bisa membeli dari pasar perdana, tapi kami harus tetap jaga inflasi,” katanya.

Perry menambahkan, pihaknya masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan terkait jumlah SUN dan SBSN yang akan diserap BI dari pasar perdana.

“Kami akan perkirakan secara terukur. Tapi kesepakatan dengan Menkeu, pemerintah akan maksimalkan dulu sumber-sumber dana yang dimiliki, kemudian dana dari lembaga multinasional, global bond. Sehingga penyerapan SUN dan SBSN bisa cukup dari pasar. Angka detailnya masih dihitung.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper