Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Pertanyakan Kemampuan BI Bila Krisis Corona Berkepanjangan

Diperkirakan pada September kegiatan ekonomi baru bergerak kembali dan tahun depan mulai normal, berdasarkan skenario optimistis.
Karyawan keluar dari pintu salah satu gedung Bank Indonesia di Jakarta, Senin, (20/1/2020).  Bisnis/Abdullah Azzam
Karyawan keluar dari pintu salah satu gedung Bank Indonesia di Jakarta, Senin, (20/1/2020). Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan mengenai kemungkinan Bank Indonesia dalam menggunakan setengah dari cadangan devisa yang ada saat ini untuk mengatasi dampak virus corona terhadap ekonomi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sotarduga mengatakan berdasarkan data, baik yang disampaikan oleh Menteri Keuangan maupun BIN, diperkirakan puncak pandemi corona berada di Mei atau Juni. Diperkirakan pada September kegiatan ekonomi baru bergerak kembali dan tahun depan mulai normal, berdasarkan skenario optimistis.

Menurutnya, kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi adalah 3-4 bulan impor, yang ditaksir senilai kurang lebih setengah dari cadangan devisa per Maret 2020, yang sebesar US$121 milar.

Berdasarkan perhitungan Eriko, kebutuhan akhir tahun dalam menghadapi COVID-19 mencapai Rp2.500 triliun hingga Rp2.600 triliun. Pendapatan negara dari pajak diperkirakan sekitar Rp1.100 triliun dan penerimaan bukan pajak sekitar Rp400 triliun.

"Jadi, masih ada defisit Rp1.100 triliun. Apakah dengan cadangan devisa US$121 miliar, setengah bisa digunakan? Apakah memungkinkan?" ujarnya dalam live streaming rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia, Rabu (8/4/2020).

Eriko mengusulkan agar hal ini dihitung dengan cermat dan perlu dilakukan stress test karena membutuhkan waktu yang cukup untuk kegiatan ekonomi kembali pulih. Jika tidak memungkinkan, apa solusi dari Bank Sentral untuk menenangkan pasar.

Dia menambahkan, dunia usaha dan masyarakat perlu penjelasan yang jelas dari ketiga institusi, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Kalau mundur puncaknya, bisa sampai tahun depan ekonomi baru mulai bergerak kembali. Dengan Perppu, peran Kemenkeu, BI, dan OJK menjadi sentral dan saat ini menjadi yang bisa diharapkan karena perekonomian sangat bergantung dengan 3 institusi ini," jelasnya.

Sihar Sitorus, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, juga mengajukan pertanyaan kepada Gubernur BI Perry Warjiyo mengenai rencana Bank Sentral jika ekonomi domestik tidak cepat pulih.

"Berkaitan dengan instrumen yang digunakan BI, transmisi 6 bulan baru terasa dampaknya dalam keadaan normal. Kalau dengan kondisi seperti ini apakah harus tunggu 6 bulan untuk transmisi ke sektor riil? Apa yang dilakukan BI agar transmisi, khususnya ke UMKM, dapat segera terlaksana?" ujarnya.

Selain itu, Sihar juga bertanya apakah memungkinkan BI mengambil langkah untuk mendorong kegiatan ekspor. Dia berpendapat dengan cadangan devisa senilai US$121 miliar, negara perlu mendapatkan bantalan.

"Harus ada penjelasan minimum yang harus ada berapa, supaya kepanikan tidak terlalu jauh," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Maria Elena
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper