Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penanganan COVID-19, Kemenkeu Ubah Alokasi DAU per Daerah

Kementerian Keuangan bakal menyusun formula baru terkait Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke pemerintah daerah (Pemda).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). Menkeu mengatakan pemerintah akan mewaspadai ancaman pelemahan ekonomi gara-gara wabah corona di China demi mengejar target asumsi dasar ekonomi makro di APBN 2020. FOTO ANTARA/Puspa Perwitasar
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di Jakarta, Rabu (19/2/2020). Menkeu mengatakan pemerintah akan mewaspadai ancaman pelemahan ekonomi gara-gara wabah corona di China demi mengejar target asumsi dasar ekonomi makro di APBN 2020. FOTO ANTARA/Puspa Perwitasar

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan bakal menyusun formula baru terkait Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke pemerintah daerah (Pemda).

Untuk diketahui, DAU dalam APBN 2020 dipangkas dari Rp427,09 triliun menjadi Rp384,38 triliun melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020, alokasi DAU per daerah akan disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan ke depan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan akan ada sedikit modifikasi dari formula DAU yang terdiri dari alokasi dasar dan celah fiskal. Meski demikian, masih belum jelas seperti apa rumusan seperti apa yang dimaksud.

"DAU ini akan kita lihat dan bagi berdasarkan suatu proporsi tertentu dan kriteria yang lebih memperhatikan situasi sekarang," ujar Astera, Rabu (8/4/2020).

Di tengah situasi wabah COVID-19 ini, Astera mengatakan banyak daerah yang menyampaikan usulan agar jumlah DAU disesuaikan dengan banyaknya warga pada pemerintah daerah terkait.

Di satu sisi, dia juga menekankan bahwa pemerintah daerah masih memiliki banyak ruang untuk merealokasi belanja pada APBD untuk difokuskan pada penanganan COVID-19.

Menurutnya, banyak belanja seperti belanja perjalanan dinas, honor, hingga belanja modal yang dapat dipangkas dan direalokasi untuk COVID-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Muhamad Wildan
Editor : Ropesta Sitorus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper