Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Darurat Covid-19, Pak Jokowi Naikkan Anggaran Kartu Prakerja Jadi Rp20 Triliun

Selain itu, pemerintah juga menetapkan jumlah penerima manfaat menjadi sebesar 5,6 juta orang dan diutamakan pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020). KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. Biro Pers dan Media Istana
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020). KTT tersebut membahas upaya negara-negara anggota G20 dalam penanganan COVID-19. Biro Pers dan Media Istana

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akhirnya menaikkan anggaran Kartu Prakerja dari semula Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun akibat dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, jumlah penerima manfaat ditetapkan sebesar 5,6 juta orang dan diutamakan pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil.

"Nilai manfaatnya sebesar Rp650.000 sampai Rp 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan live lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2020).

Insentif ini berupa biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000.

Menurut Kemenko Perekonomian, peserta bisa mendaftar mulai April 2020 dan sepanjang dua pekan pemerintah bakal mensosialisasikan Program Kartu Prakerja kepada masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto program ini bakal difokuskan kepada angkatan kerja yang berumur 18-24 tahun.

Airlangga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 7 juta angkatan kerja Indonesia yang menganggur, 3,4 juta diantaranya berusia 18-24 tahun.

Kelompok pengangguran muda ini 64% tinggal di perkotaan dan 78% dianntaranya berpendidikan SMA atau ke atas.

"90% dari mereka tidak pernah mengikuti pelatihan bersertifikasi, dengan bantuan pemerintah diharap mereka bisa lebih kompeten," ujar Airlangga, Jumat (20/3/2020).

Pada tahap awal, pelatihan yang diberikan secara offline bakal terletak di empat provinsi yakni Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur. Khusus untuk pelatihan secara offline ini, pemerintah untuk sementera akan membatasi jumlah peserta pelatihan maksimal 20 orang per kelasnya akibat Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Hadijah Alaydrus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper