Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lockdown atau tidak? Ekonom: Pemerintah Harus Pertimbangkan Ini

Jika opsi lockdown benar-benar diberlakukan, maka hampir semua bidang usaha harus dihentikan. Oleh karena itu,
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan  pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk menjalankan semua kegiatan, termasuk bekerja, belajar, dan beribadah, dari rumah untuk mengurangi penularan wabah virus Corona (Covid-19).

Meski demikian, Presiden belum memutuskan untuk menutup wilayah (lockdown) seperti yang sudah dilakukan negara lain, misalnya China, Itali, dan Filipina.

Ekonom Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi menilai jika opsi lockdown benar-benar diberlakukan, maka hampir semua bidang usaha harus dihentikan.

"Mana saja yg akan berhenti berproduksi atau beroperasi bergantung pada keputusan pemerintah. Namun, jenis usaha seperti rumah sakit, apotek, ritel bahan pokok, jasa antarmakanan [catering] tidak boleh ditutup," katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (16/3/2020).

Dia menuturkan pemerintah harus menutup sektor manufaktur, termasuk semua pabrik dan gudang, yang ada di wilayah tertentu. Pasalnya, jumlah pekerja di sektor manufaktur sangat banyak jumlahnya.

Selain itu, pekerja pabrik pasti bekerja bersama-sama dalam satu atau beberapa di kawasan pabrik tersebut. Eric tak menampik pertumbuhan ekonomi bakal melorot jika pemerintah memberlakukan lockdown untuk beberapa minggu.

Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi selama satu triwulan akan melambat atau mengalami kontraksi akibat lockdown. Namun, pertumbuhan bakal recovery sangat cepat ketika wabah terhenti.

"Lihat saja pada kasus rekonstruksi pasca bencana alam. Pertumbuhan ekonomi langsung melesat. Yang penting keselamatan warga negara dulu, baru ekonomi," ujarnya.

Untuk kali kesekian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintahannya belum akan melakukan kebijakan lockdown. Langkah ini, menurut Presiden Ketujuh RI tersebut, bukan hanya berlaku di tingkat pusat. Demikian pula untuk tingkat daerah.

“Saya tegaskan bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemda dan sampai saat ini tidak ada kita berpikir ke arah kebijakan lockdown,” katanya di Istana Presiden, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper