Bisnis.com, JAKARTA - Pengemudi truk meminta pengentasan truk obesitas atau truk overdimension overload (ODOL) disertai standardisasi ongkos logistik bagi angkutan barang sehingga tidak terjadi ketimpangan dan komitmen dari pemilik barang tidak menggunakan truk obesitas.
Pengurus Persatuan Aliansi Pengemudi Nusantara (PAPN) Agus Yudha mengatakan sebagai pengemudi truk, pihaknya mengalami dilema tersendiri ketika harus menggunakan truk obesitas atau membawa muatan berlebih.
"Realitanya pengemudi yang jadi korban, karena kadang pihak perusahaan tidak ingin tahu keluh-kesah kami di jalan, kadang saya pribadi dilema juga, tidak ditarik dapur tidak ngebul, kalaupun ditarik menyalahi aturan," tuturnya saat dihubungi Bisnis, Senin (9/3/2020).
Menurutnya, ongkos logistik yang menjadi permasalahan. Para pengemudi selalu mendapatkan ongkos logistik yang hanya 'ampasnya' saja atau sisa hasil potongan berbagai pihak.
Dia meminta ketika pemerintah menerapkan zero ODOL, perlu pula dikeluarkan kebijakan pengaturan ongkosnya agar pengemudi sedikit-sedikit tidak terlalu terbebani.
Kondisi ongkos tipis ini, belum lagi kalau angkutan tidak bisa bongkar artinya pengemudi harus menginap, maka ada biaya tambahan.
Baca Juga
"Ya kami melihatnya zero ODOL di jalur Tanjung Priok hingga Bandung dari segi keselamatan itu memang bagus, karena untuk jalurnya yang arah ke arah Bandung tanjakannya juga perlu kemampuan khusus pengemudi," paparnya.
Selain itu, dia mempertanyakan komitmen para pemilik barang siap tidak menggunakan truk yang tidak kelebihan dimensi dan muatan.
Perusahaan pun terangnya, harus ikut juga mematuhi itu, karena pada akhirnya pengemudi ini selalu yang dibenturkan dengan petugas.
"Pengemudi kalaupun muatan sesuai Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) itu malah senang,dalam artian solar tidak habis banyak, resiko kecelakaan tidak terlalu fatal," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
