Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Strategi Kementerian PUPR Dorong Program KPBU

Saat ini telah ada satu unit di eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang sejak 2019, khusus menangani KPBU.
Gedung utama kementerian PUPR/Istimewa
Gedung utama kementerian PUPR/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mendorong skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan kebutuhan terobosan untuk mempercepat KPBU di Kementerian PUPR dilakukan dalam beberapa strategi.

"Yang pasti proses bisnisnya minta untuk dipercepat, saat ini karena sudah istilahnya berlari kencang, banyak regulasi yang mungkin untuk mendorong KPBU, [ternyata] sudah tidak cukup lagi, jadi harus lebih cepat lagi. Contohnya persetujuan prakarsa, harus melalui banyak pihak, [harusnya] dari regulasi bisa lebih cepat," jelasnya ditemui di sela-sela acara Infra Outlook 2020, Senin (9/3/2020).

Eko mengatakan setidaknya ada empat strategi yang dilakukan Kementerian PUPR untuk memacu KPBU.

Pertama, percepatan tahap penyiapan KPBU yaitu penggabungan tahap studi pendahuluan (SP) dengan tahap outline business case (OBC) menjadi satu bundling document, yaitu dokumen permohonan PDF (DPP).

"Sebagian sudah dipraktikan tetapi aturannya masih belum siap," ujarnya.

Kedua, percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek unsolicited dari badan usaha pemrakrasa. "Pengajuannya masih dua tahap, inginnya adalah satu tahap supaya lebih cepat."

Ketiga, relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment atau AP untuk proyek unsolicited project.

"Saat ini masih tertutup, ini harus terbuka," katanya.

Keempat, penyelesaian kendala lahan proyek strategis nasional dengan memanfaatkan dana talangan tanah.

Selain itu, Eko mengatakan bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sangat serius dalam menggarap skema KPBU untuk pembiayaan infrastruktur. Adapun, saat ini telah ada satu unit di eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang sejak 2019 khusus menangani KPBU.

"Siapapun juga, kepala daerah, investor, yang ingin tahu bidang PUPR, silahkan datang ke kami, sehingga bisa melayani dengan single window, itu cara mempercepat," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Agne Yasa
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper